SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meminta masyarakat Jatim untuk tidak ragu atau takut menerima petugas Sensus Ekonomi 2026. Emil menegaskan bahwa data yang akurat sangat krusial untuk menentukan ketepatan kebijakan pemerintah ke depan.

Hal ini disampaikan Emil seusai menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinasnya, Jalan Margorejo Indah I C No 438, Wonocolo, Surabaya, Senin (6/7/2026) siang. Dalam kunjungan tersebut, petugas sensus didampingi langsung oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati.

"Data sensus ini menjadi penentu ketepatan kebijakan pemerintah yang berbasis data. Kami berharap jangan sampai ada masyarakat Jatim yang tidak terdata," ujar Emil Dardak.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hingga hari ke-20 pelaksanaan, capaian pendataan di Jawa Timur dilaporkan telah menyentuh angka 25 persen.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait isu kebocoran data pribadi, Emil memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tidak bisa melihat data individu masyarakat secara bebas.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya dapat mengakses data dalam bentuk agregat (kumpulan data kelompok), bukan data perorangan. Akses terhadap data individu diatur secara sangat ketat sesuai ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek ini juga menepis anggapan bahwa hasil sensus ini akan diserahkan ke direktorat perpajakan untuk mengejar wajib pajak.

"Petugas pajak sudah punya cara sendiri untuk mencari tahu. Jadi, Anda mau jawab seperti apa pun, petugas pajak punya cara sendiri. Semakin (jawaban) mendekati kenyataan, tentu akan semakin bermanfaat bagi perumusan kebijakan kepada warga," tambah Emil.

Ia menekankan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang menolak didata. Kendati demikian, Emil mengajak warga untuk mengambil peran kecil demi kemajuan bangsa melalui partisipasi sensus ini.

"Semangatnya adalah ayo mau enggak berperan agar kebijakan kita bisa lebih baik dan berbasis data. Ini hal terkecil yang bisa Anda lakukan untuk Indonesia, membantu pendataan agar menggambarkan realitas yang sebenarnya," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi tolok ukur nasional dalam keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini karena Jatim memegang predikat sebagai provinsi dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Jakarta.

Demi menyukseskan agenda besar ini, BPS mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Pendataan ini bertujuan membangun basis data lengkap mengenai struktur, daya saing, peta perekonomian wilayah, hingga jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Herum juga meluruskan kekhawatiran warga dan menjamin bahwa sistem keamanan data BPS sangat berlapis.

"BPS sudah menggunakan security data yang berstandar ISO. Tidak ada data yang bocor melalui BPS. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dilindungi oleh undang-undang. BPS tidak akan membocorkan data perorangan maupun perusahaan karena memang dilarang menyajikan data secara individu," kata Herum menegaskan.

Ia juga menambahkan bahwa dalam formulir Sensus Ekonomi 2026, petugas sama sekali tidak menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menerima petugas dengan tangan terbuka.

"Data yang dihimpun semata-mata untuk melengkapi basis data sosial ekonomi masyarakat agar program-program pemerintah nantinya bisa lebih tepat sasaran," pungkasnya.