Ketika guru diminta mengajarkan kecerdasan buatan kepada murid-muridnya, sebagian dari mereka masih harus menghitung sisa penghasilan untuk bertahan hingga akhir bulan. Di situlah ironi pendidikan Indonesia berdiri. Teknologi melaju secepat algoritma, sementara kesejahteraan sebagian guru masih berjalan tertatih oleh persoalan yang tak kunjung selesai. Negara menuntut para pendidik memasuki masa depan, tetapi belum sepenuhnya menuntaskan persoalan kesejahteraan yang diwariskan masa lalu.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut peningkatan kesejahteraan guru terkendala kebocoran anggaran negara memantik perdebatan luas. Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, pernyataan tersebut sesungguhnya membuka persoalan yang lebih mendasar. Jika benar kebocoran anggaran menjadi penghambat utama, problem pendidikan Indonesia bukan semata-mata kekurangan dana, melainkan lemahnya kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada pihak yang paling menentukan kualitas pendidikan: guru.

Paradoks ini semakin terasa di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Guru tidak lagi cukup menguasai materi pelajaran dan metode mengajar konvensional. Mereka dituntut memahami teknologi digital, memanfaatkan platform pembelajaran daring, membimbing siswa menghadapi banjir informasi, bahkan menanamkan kemampuan berpikir kritis yang tidak dapat digantikan mesin. Kompetensi tersebut bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar guru tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Namun, tidak semua guru memulai perjalanan dari titik yang sama. Di berbagai daerah, masih banyak guru non-ASN yang menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan. Sebagian harus menjalankan tugas profesional yang semakin kompleks dengan dukungan ekonomi yang jauh dari ideal. Ironisnya, di tengah keterbatasan tersebut, mereka tetap diwajibkan mengikuti pelatihan digital, menyusun administrasi pembelajaran yang berlapis, serta beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Di sinilah akar persoalan sesungguhnya. Indonesia sering berbicara tentang transformasi pendidikan melalui digitalisasi sekolah, platform pembelajaran, dan integrasi teknologi. Namun, transformasi itu kerap berhenti di ruang kelas. Digitalisasi belum sepenuhnya menyentuh tata kelola anggaran pendidikan yang justru menentukan kesejahteraan para pendidik. Negara meminta guru memanfaatkan AI, tetapi belum secara optimal menggunakan teknologi yang sama untuk memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan, efisien, dan bebas kebocoran.

Padahal, besarnya anggaran pendidikan setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu terletak pada ketersediaan dana. Tantangannya adalah bagaimana dana tersebut menghasilkan dampak nyata bagi kualitas guru. Selama ukuran keberhasilan hanya berhenti pada besarnya anggaran yang terserap, sementara kesejahteraan guru masih tertinggal, transformasi pendidikan hanya akan menjadi laporan administratif, bukan perubahan substantif.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran nasional. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Tentu persoalan ini tidak bisa dibebankan semata kepada guru. Namun, sulit mengharapkan lahirnya inovasi pembelajaran yang konsisten ketika sebagian pendidik masih harus membagi energi antara mengajar dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pengalaman berbagai negara dengan sistem pendidikan unggul menunjukkan pola yang serupa. Investasi teknologi dan kurikulum modern tidak pernah berdiri sendiri. Kesejahteraan guru dijadikan fondasi utama sebelum peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan. Mereka memahami bahwa kualitas pendidikan tidak lahir dari perangkat digital, melainkan dari manusia yang menggunakannya.

Karena itu, Indonesia memerlukan langkah yang lebih berani melalui apa yang dapat disebut sebagai ”Hilirisasi Kesejahteraan Guru”. Gagasan ini menempatkan kesejahteraan guru sebagai hasil akhir yang harus dicapai oleh seluruh proses penganggaran pendidikan. Setiap alokasi dana tidak cukup dinilai dari kelengkapan laporan administrasi, tetapi juga harus diukur dari dampaknya terhadap peningkatan pendapatan, kepastian karier, akses pelatihan, dan perlindungan profesi guru.

Jika guru dituntut melek AI, pemerintah pun harus memanfaatkan AI untuk memperkuat tata kelola pendidikan. Sistem audit digital berbasis data dapat digunakan untuk memantau aliran anggaran secara real time, mengidentifikasi potensi kebocoran, serta memastikan bantuan dan tunjangan benar-benar diterima pihak yang berhak. Transformasi digital tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi di ruang kelas, tetapi juga harus hadir dalam sistem birokrasi yang mengelola pendidikan itu sendiri.

Lebih jauh, sistem karier guru perlu dibangun secara transparan, adil, dan menjanjikan agar profesi pendidik kembali menjadi pilihan prestisius bagi generasi muda terbaik bangsa. Tanpa regenerasi guru yang berkualitas dan melek teknologi, berbagai inovasi pendidikan hanya akan menjadi etalase modern yang kehilangan ruhnya.

Indonesia sedang menatap cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, cita-cita tersebut tidak akan lahir hanya dari gedung sekolah yang megah, gawai yang mahal, atau kurikulum yang terus berganti nama. Masa depan bangsa bertumpu pada kualitas manusia, dan manusia berkualitas lahir dari guru yang memiliki kapasitas sekaligus kesejahteraan yang memadai.

Bangsa ini mungkin tidak akan pernah kekurangan teknologi. Namun, kita bisa kehilangan masa depan apabila membiarkan para guru berjalan tertatih di belakang laju zaman. Sebelum meminta guru menyiapkan generasi penakluk masa depan, negara terlebih dahulu harus memastikan mereka tidak lagi berdiri mengetuk pintu kesejahteraan yang tak kunjung terbuka. Sebab, ketika kompetensi dan kesejahteraan tumbuh bersama, yang sedang dibangun sesungguhnya bukan sekadar masa depan profesi guru, melainkan masa depan Indonesia itu sendiri. (*)

Oleh: Choiridah Ayu Setya Ningrum, S.Pd., Guru SMPN Wonoayu