KEDIRI - Wacana penerapan program lima hari sekolah di Kabupaten Kediri masih belum menemukan titik final. Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipastikan kapan akan mulai diterapkan.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Kediri yang digelar di Gedung Tegowangi. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah rencana penerapan sekolah lima hari yang belakangan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih menyusun kajian dan menghimpun berbagai masukan sebelum mengambil keputusan.

Menurut Mas Dhito, sapaan akrabnya, salah satu masukan datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri. Organisasi tersebut menilai program lima hari sekolah berpotensi berdampak pada kegiatan pendidikan keagamaan nonformal seperti Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Baca Juga :   1.065 Jemaah Haji Kabupaten Kediri Berangkat ke Asrama Haji Sukolilo

"Kami menghargai semua pandangan yang berkembang di masyarakat. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan," ujar Mas Dhito.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan final terkait pelaksanaan program tersebut. Pemkab Kediri masih mencari formula yang tepat agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan pendidikan keagamaan yang telah berjalan.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, orang tua, maupun lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri.

Baca Juga :   134 Sapi Unjuk Gigi di Kontes Ternak Kediri, Sinyal Kebangkitan Usai PMK

Selain membahas program lima hari sekolah, dalam rapat paripurna tersebut Bupati Kediri juga menyinggung rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025.

Mas Dhito menjelaskan, sejumlah kegiatan pembangunan dan program pemerintah mengalami penundaan karena adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kondisi konflik sosial yang terjadi pada Agustus tahun lalu.

"Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan sehingga berdampak pada tingkat serapan anggaran," jelasnya.

Baca Juga :   Hemat BBM, Pemkab Kediri Terapkan WFH untuk 2 Ribu ASN Tiap Jumat

Pemkab Kediri berharap pembahasan berbagai program strategis, termasuk kebijakan lima hari sekolah, dapat menghasilkan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. (Muhammad Zainurofi)