JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia resmi menembus angka Rp10.293,69 triliun hingga akhir kuartal II 2026 atau tepatnya Selasa (30/6/2026) yang mencatatkan rekor terbesar sepanjang sejarah dengan rasio utang mencapai 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagian besar dari total utang pemerintah tersebut didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11%, sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang ini tetap dijalankan secara terukur, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menyatakan rasio utang masih berada jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB sesuai undang-undang. Jika dibandingkan secara historis dengan era kepemimpinan sebelumnya, posisi utang pemerintah terus mengalami pergerakan yang signifikan dari masa ke masa.

Pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, posisi utang pemerintah berada di kisaran Rp2.608,78 triliun dengan rasio yang berhasil ditekan turun pada level sekitar 24,7% terhadap PDB.

Angka tersebut kemudian mengalami lonjakan yang cukup besar pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga menyentuh angka sekitar Rp8.400 hingga Rp8.500 triliun menjelang akhir masa jabatannya pada tahun 2024 dengan rasio PDB mendekati 40% akibat penanganan pandemi dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Kini, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026, total nominal utang akumulatif menembus angka lebih dari Rp10,29 triliun dengan rasio yang berada di level 41,26%. Peningkatan jumlah nominal utang ini menunjukkan adanya kesinambungan pembiayaan fiskal dari pemerintahan sebelumnya guna mendukung target pembangunan nasional serta menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan terus memastikan bahwa porsi penerbitan utang, khususnya melalui SBN domestik, dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan. Pemerintah juga berulang kali menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui instrumen SBN yang mendominasi porsi struktur utang nasional saat ini. Dengan porsi SBN mencapai 87,11% dari total keseluruhan utang, risiko nilai tukar luar negeri dapat diredam lebih baik karena basis investor domestik yang kuat.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi makro Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih terus membayangi perekonomian dunia. Secara keseluruhan, perbandingan dari era SBY, Jokowi, hingga Prabowo memperlihatkan peningkatan nominal utang yang linier dengan kebutuhan ekspansi fiskal negara yang semakin besar setiap tahunnya.

Walaupun angka nominalnya terus mencetak rekor tertinggi baru, pemerintah memastikan bahwa indikator rasio utang terhadap PDB masih terjaga aman dan terkendali jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam undang-undang. (Tengku Abdillah Ayyub)