Kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kini disebut Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai persoalan struktural yang harus segera diselesaikan secara permanen.
“Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah musiman saat Lebaran atau libur panjang. Ini sudah persoalan struktural yang butuh penyelesaian cepat dan permanen,” tegas Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, Kamis (26 Juni 2026).
Gapasdap mencatat dalam beberapa minggu terakhir banyak keluhan masuk. Aktivitas warga terganggu hingga 4 orang dalam kondisi kritis harus dirujuk ke Situbondo untuk mendapatkan penanganan medis.
Selain itu, pelaku usaha wisata dan angkutan barang, khususnya Aptrindo Jawa Timur, juga merugi. Antrean truk yang makin panjang menyebabkan biaya operasional naik, distribusi terlambat, barang berisiko rusak atau busuk, serta produktivitas kendaraan turun.
Baca Juga : Anggota Komisi VII DPR RI Desak Adanya Penambahan Dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk
“Persoalan utama Ketapang–Gilimanuk saat ini bukan lagi kekurangan kapal. Persoalan utamanya adalah kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan armada kapal,” jelas Khoiri Soetomo.
Saat ini ada sekitar 56 kapal yang siap melayani. Namun karena keterbatasan dermaga, banyak kapal harus antre menunggu giliran sandar. Akibatnya waktu tunggu naik, produktivitas armada turun, dan antrean kendaraan di darat makin panjang.
“Menambah kapal tanpa menambah kapasitas dermaga ibarat menambah jumlah pesawat tanpa menambah landasan pacu. Armada bertambah, tetapi kapasitas pelayanan tidak berubah,” kata Khoiri.
Gapasdap mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah membangun Dermaga LCM, MB IV, MB III, dan Bulusan di atas lahan Pemkab Banyuwangi dan ASDP. Ada pula rencana jembatan penghubung Dermaga Bulusan ke LCM dan MB IV agar truk logistik tidak keluar masuk jalan nasional.
Khoiri menambahkan, Dermaga Bulusan kini tidak bisa dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman.
Baca Juga : Wamenhub Suntana Turun Langsung Atasi Antrean Pemudik dari Bali Menuju Jawa
Bahkan kekhawatiran Gapasdap makin besar seiring pembangunan jalan tol menuju Ketapang. Jika kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, titik macet akan berpindah ke kawasan pelabuhan dan jalan nasional.
“Ini berpotensi menjadi bom waktu transportasi nasional, terutama saat Lebaran berdekatan Nyepi, Nataru, libur sekolah, atau akhir pekan panjang. Kita tidak ingin antrean puluhan kilometer kembali terulang,” tegasnya.
Gapasdap mengaku sudah berulang kali bersurat ke Kemenhub untuk membangun dermaga baru, merehabilitasi fasilitas rusak, membangun breakwater, dan memperluas kolam pelabuhan.
Baca Juga : Urai Antrean Gilimanuk ASDP Terapkan Skema Tiba Bongkar Berangkat, 11 Kapal Dikerahkan
"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," pintanya
Tak hanya itu ia juga memohon Bapak Presiden berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Operator telah membangun kapal. Kini saatnya negara membangun pelabuhannya.
"Ketapang–Gilimanuk bukan hanya urat nadi transportasi Jawa–Bali, tapi juga gerbang distribusi logistik ke NTB dan NTT. Kelancaran lintasan ini menentukan rantai pasok, stabilitas harga, dan ekonomi jutaan masyarakat.” tutup Khoiri.
Baca Juga : Selama Arus Mudik Lebaran, ASDP Rencana Tambah Kapal Besar di Lintasan Ketapang–Gilimanuk
Handoko Khusumo
Editor : JTV Banyuwangi
