NEW DELHI - Pemerintah Indonesia secara tegas menyuarakan tuntutan terhadap keadilan lingkungan di panggung dunia dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-negara Anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026). Melalui perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Indonesia mengkritik tajam negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi raksasa yang dinilai melepas tanggung jawab dalam mengatasi dampak buruk polusi dan perubahan iklim global.

Sidang pleno tingkat tinggi ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara dari total 11 anggota aliansi BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketimpangan yang terjadi secara global. Ia menyoroti bahwa negara-negara maju yang menjadi penyumbang terbesar emisi pemanasan global justru memilih untuk mundur dari komitmen bersama.

Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, dampak perubahan lingkungan ini bukan lagi sebatas teori. Kenaikan permukaan air laut serta cuaca yang tidak menentu telah memberikan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup warga pesisir. Saat ini, diperkirakan sebanyak 60 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah dekat pantai yang rawan terkena dampak langsung bencana alam tersebut.

Menteri Jumhur Hidayat menegaskan bahwa upaya penyesuaian diri terhadap perubahan iklim merupakan pilar utama pembangunan nasional demi melindungi kesejahteraan masyarakat luas.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," tegas Menteri Jumhur dalam forum tersebut.

Sebagai jalan keluar praktis, Indonesia menawarkan metode adaptasi lingkungan yang memadukan kebijakan resmi pemerintah dengan kearifan lokal yang telah teruji secara turun-temurun. Menteri Jumhur memaparkan tiga contoh nyata cara hidup selaras dengan alam yang dipraktikkan masyarakat adat Nusantara:

1. Sistem Irigasi Subak di Bali yang mengatur pembagian air pertanian secara adil dan terpadu.
2. Sasi Lompa di Maluku sebagai aturan adat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut secara berkelanjutan.
3. Awig-Awig yang merupakan hukum adat lokal untuk menertibkan perilaku masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam sekitar.

Langkah pelestarian alam ini sejalan dengan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu benteng ekologis dunia. Wilayah Nusantara tercatat menjadi rumah bagi lebih dari 300 ribu spesies makhluk hidup, yang meliputi 9,7 persen dari total tumbuhan berbunga di bumi, 14 persen mamalia, serta 18 persen jenis burung dunia. Di wilayah perairan, laut Indonesia yang berada di wilayah Segitiga Karang menjadi pelindung bagi 23 persen hutan bakau (mangrove), 16 persen spesies ikan laut dunia, dan 10 persen terumbu karang global yang menjadi sumber mata pencaharian jutaan orang.

Melalui keikutsertaan dalam aliansi BRICS, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai pelopor bagi negara-negara berkembang untuk menuntut keadilan iklim internasional. Komitmen ini diwujudkan lewat kesiapan diplomasi politik, penerapan kearifan lokal, serta perlindungan keanekaragaman hayati demi terwujudnya pembangunan dunia yang berkelanjutan di masa depan. ( Cahya Hafid Abdillah)