KUPANG - Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan bahwa dukungan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja. Komitmen ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat meninjau sejumlah wilayah yang terdampak guncangan gempa di NTT bersama rombongan pimpinan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (19/8/2026). Upaya pemulihan pascabencana akan terus dilakukan secara berkesinambungan guna mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Kunjungan kerja bersama ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi riil masyarakat di lapangan, memeriksa tingkat kerusakan pada permukiman warga serta fasilitas umum, sekaligus berdialog dengan warga setempat dan pemerintah daerah mengenai kebutuhan penanganan pascagempa. Langkah kolaboratif ini diambil agar seluruh kebijakan rehabilitasi dapat disusun secara tepat sasaran berdasarkan masukan langsung dari korban di lokasi bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proses pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak gempa membutuhkan penanganan yang komprehensif. Pemerintah berkomitmen untuk tidak sekadar memberikan bantuan darurat yang bersifat sementara, melainkan juga mengawal proses pembangunan kembali kehidupan warga secara utuh.

"Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana," terang Menkeu Purbaya.

Baca Juga :   Potret Haru HUT ke-81 RI, Upacara Tetap Digelar di Tengah Bencana

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengutarakan bahwa kehadiran legislatif di lokasi bencana sangat krusial untuk memastikan seluruh keluhan dan harapan masyarakat didengar dan diakomodasi oleh pemerintah. Ia meminta agar proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara mendalam, baik untuk pemenuhan kebutuhan harian maupun sarana jangka panjang.

"Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama," tutur Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti aspek koordinasi lintas sektoral. Menurutnya, sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci utama agar seluruh program bantuan dapat disalurkan dengan cepat tanpa hambatan birokrasi. Hekal menekankan pentingnya pemetaan masalah yang rapi agar masyarakat tidak merasa berjuang sendirian di tengah masa-masa sulit pascabencana.

"Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik," ujarnya.

Seluruh temuan, aspirasi, dan data hasil dialog selama kunjungan kerja di NTT ini akan segera dirumuskan menjadi dokumen perencanaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Program pemulihan yang dirancang akan mencakup jaminan ketersediaan kebutuhan logistik dasar, percepatan perbaikan infrastruktur publik serta rumah warga yang rusak, hingga pemberian stimulus bantuan ekonomi bagi masyarakat untuk kembali produktif.

Pemerintah berjanji akan terus memantau setiap perkembangan penanganan di lapangan secara berkala. Sinergi yang kuat antara jajaran eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan seluruh wilayah terdampak di NTT, sehingga masyarakat dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan normal kembali. (Cahya Hafid Abdillah)