SITUBONDO - Maraknya tambang galian C ilegal di Kabupaten Sumenep, Madura mendapat perhatian dari pengusaha asal Situbondo, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy.

Pengusaha yang akrab disapa Gus Lilur ini mendesak polisi menyelidiki dugaan tambang galian C ilegal yang berada di kawasan relugi Asta Tinggi.

"Salah satu kasus aktual yang terjadi di kawasan Sumenep, Madura, terkait dugaan penambangan galian C di sekitar area wisata religi Asta Tinggi perlu penanganan serius dari aparat kepolisian," pungkasnya.

Apalagi, lanjutnya, Polri baru saja memiliki Komite Reformasi Polri. Kehadiran Komite ini disambut baik Gus Lilur.

Baca Juga :   Usulan Penghentian Ekspor BBL Diterima, Gus Lilur Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo

"Perbaikan dan evaluasi dalam setiap institusi, termasuk Polri, adalah hal yang niscaya. Seperti yang disampaikan Mensesneg di media, kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi," ujar Gus Lilur.

Gus Lilur berharap kehadiran Komite Reformasi Polri mampu membuat institusi kepolisian menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Sekedar diketahui, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk sebagai respons atas serangkaian unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Rencananya, Komite Reformasi Polri ini akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober mendatang.

Baca Juga :   Kisah Gus Lilur, Cicit Kyai Raden Mas Su'ud dan Masjid Tua di Situbondo

Komite ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap institusi Polri, yang hasilnya akan menjadi pertimbangan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyatakan bahwa revisi UU Polri telah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029.

"Hasil-hasil dari komite ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Kepolisian," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga :   Gus Lilur Tantang KPK Bongkar Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa komite tersebut kemungkinan akan beranggotakan sembilan orang, termasuk mantan Kapolri.

"Mungkin kurang lebih sekitar sembilan. Ada lah (eks Kapolri). Beberapa nama lah," ucap Prasetyo. (*)