JOMBANG - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa arah kebijakan strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan oleh pemerintah dipusatkan pada upaya mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari jerat kemiskinan. Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri upacara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (13/8/2026). Presiden menyatakan bahwa perjuangan pemerintah sejalan dengan pesan Rais Aam terpilih demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pidatonya di hadapan para kiai, ulama, dan muktamirin, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa target pengentasan kemiskinan nasional disusun lewat perhitungan ekonomi yang sangat cermat dan terperinci. Keberhasilan program kerja pada dua tahun pertama masa kepemimpinannya menjadi bukti nyata serta landasan optimisme pemerintah untuk terus mempercepat peningkatan taraf hidup warga.

"Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan," tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menambahkan komitmen keberanian pemerintah dalam mengeksekusi rencana tersebut. "Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita," ujar Kepala Negara tersebut.

Berikut adalah empat pokok kebijakan strategis dalam agenda transformasi bangsa yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto:

1.     Keselarasan Visi Transformasi Pemerintah dengan Amanat Nahdlatul Ulama

Arah pembangunan sosial-ekonomi yang digariskan pemerintah dinilai beriringan erat dengan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pesan moral dan kerakyatan yang diangkat oleh Rais Aam dalam Muktamar ke-35 NU menempatkan keberpihakan kepada kaum lemah sebagai prioritas tertinggi. Sinergi antara umara dan ulama dipandang sebagai modal sosial yang sangat kokoh guna menyukseskan program-program kesejahteraan rakyat secara luas.

2.     Efisiensi Radikal BUMN dengan Menutup Sedikitnya 700 Badan Usaha

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola negara, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu gemuk dan membebani keuangan negara. Pemerintah menargetkan kembali menutup setidaknya 700 entitas badan usaha pelat merah hingga 31 Desember 2026 mendatang. Dengan kebijakan perampingan ini, total BUMN yang dipertahankan nantinya hanya akan berkisar antara 200 hingga 250 perusahaan yang benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah nyata.

3.     Pengalihan Dana Penghematan Operasional Ratusan Triliun Langsung ke Rakyat

Langkah penutupan ratusan BUMN tersebut diproyeksikan mampu memangkas pemborosan anggaran rutin, biaya operasional manajemen (overhead), hingga pengeluaran untuk gaji jajaran direksi dan komisaris hingga mencapai Rp100 triliun. Presiden Prabowo memaparkan bahwa akumulasi efisiensi belanja negara di berbagai bidang saat ini bahkan telah mendekati angka Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahunnya. Seluruh dana hasil penghematan belanja birokrasi ini dipastikan akan dialihkan dan digelontorkan secara langsung menjadi program bantuan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai," ungkap Presiden Prabowo memaparkan alokasi anggaran tersebut.

4.     Menjaga Kemandirian Pembiayaan dan Menolak Tawaran Utang Baru IMF

Dalam urusan pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah memegang prinsip kehati-hatian agar tidak membebani masa depan bangsa dengan tumpukan pinjaman luar negeri. Pemerintah tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya investasi produktif, namun berupaya keras menekan ketergantungan terhadap utang berbunga tinggi. Presiden mencontohkan sikap tegas Menteri Keuangan yang beberapa bulan lalu menolak penawaran pinjaman baru dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) saat melakukan kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat.

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," pungkas Kepala Negara menegaskan kedaulatan fiskal Indonesia.

Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas ini menandai babak baru kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Melalui penataan belanja negara yang transparan, pemangkasan badan usaha yang tidak efisien, serta penguatan kemandirian ekonomi tanpa intervensi utang luar negeri, pemerintah optimistis agenda pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan demi mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Cahya Hafid Abdillah