MOJOKERTO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (4/12/2024).

Rakor yang dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas Jatim, Prof Dr KH Ali Maschan Moesa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat," ungkapnya.

Saat ini, Baznas Jawa Timur terus meningkatkan jumlah penerima manfaat dari program zakat termasuk bantuan pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Budi Raharjo mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono menyampaikan apresiasi Baznas atas dedikasi dan inovasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, baik ASN maupun organisasi masyarakat, guna meningkatkan penghimpunan zakat. 

“Zakat bukan hanya kewajiban agama tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Pada kesempatan ini, Baznas memaparkan strategi-strategi baru. Seperti digitalisasi sistem penghimpunan zakat dan program pemberdayaan berbasis teknologi, untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Baznas juga menyampaikan laporan kinerja, dimana jumlah dana zakat yang dihimpun terus meningkat setiap tahun. 

Pada 2024, Baznas menargetkan peningkatan hingga Rp360 Miliar dengan penekanan pada pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel. Melalui acara ini, diharapkan zakat dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial di Jawa Timur dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Hadir pula dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, termasuk jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Ketua BEST Jawa Timur serta berbagai pemangku kepentingan. (*)