SURABAYA - Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) kembali merilis hasil survei terkait tingkat permisifitas politik uang dan membaca pola klientelisme di Jatim menjelang Pilkada 2024. 

Radius Setiyawan Peneliti Utama PUSAD UMSurabaya mengatakan, hasil survei itu 38,3% masyarakat Jawa Timur menganggap wajar politik uang. Dalam survei tersebut juga ditemukan 9 kabupaten/kota permisif politik uang di Jawa Timur, yaitu: (1). Kabupaten Ponorogo 7,5%; (2). Kabupaten Sampang 5,30%; (3). Kabupaten Bangkalan 4,40%; (4). Kabupaten Pamekasan 4,32%; (5). Kabupaten Sumenep 4,30%; (6). Kota Malang 4,12%; (7). Kabupaten Lumajang 4,00%; (8). Kabupaten Lamongan 3,45%, dan; (9). Kabupaten Jember 3,30%.

“Hanya 5,9 persen masyarakat yang menolak menerima uang, sementara 54,8 persen masyarakat menerima uang tapi tidak memilih yang memberi uang dan 35,9 masyarakat menerima uang tersebut dan memilih calon yang memberikan uang,” ujar Radius, Senin (4/11/2024)

Selanjutnya, dalam hasil survei tersebut besaran nominal yang diharapkan masyarakat adalah 100.000 dengan presentasi tertinggi yakni 35,2 %.

Baca Juga :   Peduli Kesehatan Mental, Ribuan Maba UM Surabaya Melukis Lewat Brainpression

Radius menjelaskan, bahwa teknik pengambilan sample memakai multistage random sampling. Dimana, lokasi diambil disemua kab/kota di Jawa Timur, sebanyak 38 Kab/ Kota. Kemudian, masing-masing Kab/Kota diambil di tingkat kecamatan untuk dijadikan sample penelitian.

Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian.

“Dengan jumlah sampel sebanyak 1065 responden tersebar secara proporsional di 38 kab/ kota. Margin tingkat toleransi (standart of error / d ) 3% dengan tingkat kepercayaan adalah 95%,” kata Radius lagi.

Baca Juga :   Susul Rizki Ridho, Ramadhan Sananta Pemain Timnas Indonesia Kuliah di UM Surabaya

Sementara, proses wawancara dilakukan On Call dengan responden menggunakan kuesioner oleh enumerator. Periode survei dilakukan 1-15 Oktober 2024. 

Sementara Direktur PUSAD UMSurabaya Satria Unggul Wicaksana mengatakan politik uang menjadi problematika serius menuju Pilkada serentak 2024. Menurutnya, ada berbagai macam jenis dan sebutan (shodaqoh politik, serangan fajar, dsb) elektoral akan ditentukan dengan sangat presisi oleh masing-masing pasangan calon.

Baca Juga :   Tulis Pesan untuk Presiden di Payung, Mahasiswa Baru UM Surabaya Pecahkan Rekor Muri

“Selain politik uang yang dilakukan secara konvensional, terdapat model politik uang dalam bentuk penyaluran bantuan sosial dan obral perizinan yang dilakukan oleh calon petahana yang kami masih kategorikan sebagai praktik dari politik uang,” kata Satria.

Menurutnya, berdasarkan hasil surveinya pola potensi money politics pemilih muda di Jawa Timur dalam beragam bentuk seperti; (trading of influence) atau menjanjikan jabatan-jabatan tertentu setelah calon terpilih. Uang Tunai (Cash Money) model pemberian dilakukan dengan diserahkan penuh atau bertahap dengan jaminan calon harus terpilih. Pemberian kebutuhan pokok sehari-hari seperti, minyak goreng, deterjen, mie instan, dll.

“Ada juga dalam bentuk infrastruktur yakni pemberian bantuan berupa pavingisasi, jembatan, sirtu, ada juga pemberian paket wisata kepada kelompok, paguyuban, dan hal sejenis,” pungkasnya.

Baca Juga :   Wisuda ke-51 Universitas Muhammadiyah Surabaya Kado Terakhir Rektor Sukadiono

Dalam diskusi yang digelar secara terbuka di gedung teater UMSurabaya tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh diantaranya: Satria Unggul Wicaksana (Direktur PUSAD UMSurabaya), Titi Anggraini (Dosen FH Universitas Indonesia), Choirul Umam (Komisioner KPU Jatim), Radius Setiyawan (Peneliti Utama PUSAD UMSurabaya) dan Arin Setyowati (Peneliti Utama PUSAD UMSurabaya). (*)