SITUBONDO - HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, pengusaha muda asal Situbondo, terus mengembangkan bisnisnya. Setelah mendapatkan ijin bisnis perikanan budidaya di Vietnam, pengusaha yang akrab disapa Gus Lilur ini tertarik mengembangkan bisnis beras premium dari Vietnam. 

Tekad ini disampaikan Gus Lilur usai mendapat tawaran bermitra dengan para pengusaha besar di bidang pertanian. Baginya, bisnis beras sudah tidak asing lagi karena latar belakang keluarganya dan pernah mendapat tawaran saat ke Vietnam pada tahun 2013.

"Sepuluh tahun lalu, saat pertama kali pergi ke Vietnam pada 2013, banyak tawaran bisnis beras saya tolak. Saya ini orang dusun, rumah saya dikelilingi sawah, tapi saya sudah jenuh dengan urusan sawah," ujar Gus Lilur yang juga Founder & Owner BAPANTARA Grup ini, Jumat (1/8/2025).

Gus Lilur menegaskan bahwa fokusnya adalah perdagangan beras khusus, bukan beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) atau beras Bulog yang selama ini dianggap merugikan petani.

"Saya petani sejati, turunan petani. Saya merasakan kemarahan keluarga petani yang harga gabahnya murah saat panen. Saya anti impor beras CBP, karena itu hanya menghancurkan petani," tegasnya.

Beras khusus ini harganya lebih tinggi, berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 65.000 per kilogram, dan hanya ditanam oleh sebagian kecil petani Indonesia. Pemerintah pun sudah menetapkan target impor beras khusus sekitar 420.000 ton pada tahun 2025.

Kunjungan Gus Lilur ke tiga provinsi lumbung padi di Vietnam Selatan, Dong Thap, An Giang, dan Can Tho, semakin memperkuat tekadnya.

Ia melihat ribuan pabrik pengolahan padi yang berkembang pesat dan bercita-cita membangun pabrik serupa di Indonesia serta aktif mencetak sawah-sawah baru.

Tekad Gus Lilur menjadi petani besar ini sebenarnya sudah ada sejak tujuh tahun lalu, meskipun sebelumnya fokus pada pertambangan dan budidaya perikanan.

Kini, ia siap mengembangkan BAPANTARA Grup (Bandar Pangan Nusantara Grup), yang menaungi 18 anak perusahaan di sektor pangan, lebih dari 100 perusahaan perikanan, dan lebih dari 1.000 perusahaan pertambangan.

"Di negara agraris seperti Indonesia, tidak boleh ada warga yang kelaparan hanya karena mereka tidak mampu membeli beras. Bismillah, ini adalah komitmen kami," tandasnya. (*)