SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sampang, Madura, pada Senin (06/01/2025). Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengkritik kebijakan kenaikan PPN yang dianggap akan memberatkan masyarakat, terutama golongan ekonomi rendah. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini hanya berlaku untuk barang mewah, tidak ada penjelasan rinci mengenai kriteria barang mewah tersebut. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa dampaknya akan meluas dan memperburuk kondisi daya beli masyarakat.

“Pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa PPN itu bisa turun sampai 5% dan paling tinggi bisa naik 15%. Kenapa pemerintah tidak berani untuk menurunkan PPN itu? Hanya mampu untuk menaikkan PPN!” ungkap Mustaji, salah seorang mahasiswa GMNI Sampang yang memimpin aksi tersebut.

Mustaji dan puluhan mahasiswa yang melakukan aksi meminta agar anggota DPRD Kabupaten Sampang menolak kebijakan kenaikan PPN 12% ini.

Baca Juga :   GMNI Pacitan Demo Tuntut Netralitas ASN, Benarkah Murni Gerakan Mahasiswa?

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang, Iwan Efendi, menyampaikan bahwa pihaknya juga merasakan kekhawatiran yang sama. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku pada barang-barang mewah seperti apartemen, mobil mewah, dan barang-barang berharga lainnya, Iwan mengakui adanya dampak yang cukup besar terhadap masyarakat.

“Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% hanya berdampak pada barang-barang mewah, sehingga kekhawatiran adek-adek ini mungkin tidak akan berdampak. Jadi mari kita kawal kebijakan ini sama-sama,” kata Iwan Efendi.

Para mahasiswa sempat ditemui oleh anggota DPRD di depan pintu gedung, namun karena jawaban yang dinilai kurang memuaskan, mereka melanjutkan aksi dengan masuk ke dalam gedung untuk berdialog lebih lanjut.

Baca Juga :   GMNI Khawatir Bahaya Echo Chamber di Musrenbang Pemuda Kota Surabaya

Aksi ini mencerminkan suara masyarakat yang menuntut keadilan ekonomi dan transparansi dalam kebijakan pajak pemerintah yang dinilai dapat meningkatkan beban hidup bagi sebagian besar rakyat. (Ali Muhdor/Najla Lailatun)