SITUBONDO - ‎Belum sejahteranya petani tembakau menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya Founder Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy.

‎Pengusaha asal Situbondo ini menilai kondisi ini memprihatinkan, lantaran industri tembakau Indonesia tumbuh besar.

‎“Ada ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan petani hanya sebagai pemasok bahan baku. Petani hanya menjadi objek dalam rantai produksi, bukan penentu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima portaljtv.com, Senin (30/3/2026).

‎Ketimpangan tersebut, lanjutnya, tampak dari rendahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga tembakau. Di sisi lain, produk rokok dijual dengan nilai yang jauh lebih tinggi di pasar.

‎"Kondisi ini menciptakan ironi berkepanjangan, terutama di daerah sentra tembakau seperti Madura yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan," tambahnya.

‎Gus Lilur menilai kondisi ini belum menghadirkan keadilan bagi petani.

‎"Petani belum merasakan keadilan. Yang menanam tetap miskin, sementara yang mengolah menjadi kaya. Ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi masalah sistem,” tegasnya.

‎Untuk itu, pengusaha yang akrab disapa Gus Lilur ini mendorong transformasi mendasar industri tembakau nasional melalui penguatan pabrik rokok skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

‎"Perbaikan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan parsial, melainkan harus menyentuh struktur industri. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun ekosistem industri dari bawah melalui pendirian ribuan pabrik rokok skala UMKM di daerah penghasil tembakau," terangnya.

‎Dengan pendekatan tersebut, rantai distribusi dinilai dapat dipersingkat sehingga petani memiliki akses lebih dekat ke industri.

‎“Ketika pabrik hadir di dekat ladang, harga tembakau bisa lebih layak karena hubungan menjadi langsung dan transparan,” ujarnya.

‎Selain itu, model ini juga diyakini mampu menghadirkan produk rokok legal dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Gus Lilur menyoroti bahwa sebagian besar konsumen rokok berasal dari kelompok menengah ke bawah, sehingga kenaikan harga rokok legal dapat mendorong munculnya pasar rokok ilegal.

‎“Ketika produk legal tidak terjangkau, pasar akan mencari jalan sendiri. Tapi solusinya bukan membiarkan ilegalitas tumbuh, melainkan menghadirkan alternatif legal yang adil dan terjangkau,” kata pria yang juga Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu.

‎Ia menambahkan, pengembangan pabrik UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Pabrik-pabrik tersebut diharapkan mampu menyerap tembakau lokal dengan harga lebih baik sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah.

‎Gus Lilur mengaku telah memulai inisiatif tersebut dan optimistis jika dilakukan secara masif akan mengubah lanskap industri tembakau nasional.

“Industri tidak lagi terpusat, tetapi tersebar dan hidup di banyak titik. Petani menjadi bagian dari kekuatan, bukan lagi pihak yang paling lemah,” ujarnya.

‎Gus Lilur juga mendorong peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dalam membangun struktur industri yang lebih berkeadilan. Menurutnya, kemandirian industri tembakau Indonesia hanya dapat dicapai jika petani ditempatkan sebagai subjek utama. (*)