JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, wacana mengenai arah kepemimpinan organisasi mulai mengemuka. Salah satu usulan datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang menawarkan komposisi kepengurusan PBNU periode 2026-2031 dengan menempatkan kiai-kiai berpengaruh dan kalangan intelektual muda sebagai poros utama kepemimpinan.

Ketua Umum NBI , Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengatakan bahwa NU membutuhkan formulasi kepemimpinan yang mampu menjembatani otoritas keulamaan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.

“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam usulan yang disusun NBI, posisi Rais Aam diisi oleh Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam diusulkan dijabat oleh KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar.

Adapun posisi Katib Aam diusulkan untuk KH Abdus Salam Shohib.

Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi oleh Nusron Wahid serta Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat oleh KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum oleh KH Imam Jazuli.

Menurut Gus Lilur, komposisi tersebut dirancang bukan semata-mata berdasarkan popularitas tokoh, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan membaca perubahan sosial.

Ia menilai NU saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Selain persoalan kebangsaan dan keumatan, organisasi juga dituntut merespons perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik global.

“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Gus Lilur.

Ia menambahkan, figur-figur yang diusulkan NBI dinilai memiliki rekam jejak yang dapat merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan dan kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern.

Bagi NBI, lanjutnya, Muktamar NU mendatang tidak sekadar menjadi arena pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah organisasi untuk lima tahun ke depan.

“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.

Usulan tersebut, lanjut Gus Lilur, merupakan pandangan dan aspirasi yang disampaikan NBI sebagai bagian dari kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026 dengan keputusan mengenai kepengurusan tetap berada di tangan para peserta muktamar dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Di tengah menguatnya berbagai spekulasi mengenai calon-calon pemimpin NU masa depan, munculnya usulan NBI menambah warna diskusi publik.

Di atas semua itu, satu pesan yang ingin ditegaskan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan pada era baru Indonesia. (*)