Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menggulirkan transformasi besar dalam dunia pendidikan Indonesia melalui pendekatan pembelajaran mendalam (PM). Menurut Abdul Mu’ti, pendekatan ini tidak hanya merupakan teknik belajar yang menekankan hafalan, tetapi lebih pada pemahaman dan pemikiran kritis yang berkelanjutan. PM menuntut murid aktif mengonstruksi pengetahuan, berpikir kritis, serta mampu bekerja secara kolaboratif.

Ikhtiar Kemendikdasmen tersebut patut diapresiasi. Namun, dalam kerangka evaluasi satu tahun implementasi PM, pendekatan ini tidak serta-merta dapat dianggap sebagai solusi. Terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dicermati, di antaranya berkaitan dengan modal budaya, relasi kuasa dalam ruang kelas, serta kesenjangan akses terhadap sumber belajar di berbagai lingkungan pendidikan.

Pierre Bourdieu (1986) dalam bukunya The Forms of Capital mengungkapkan bahwa kesenjangan dalam pendidikan kerap kali bukan disebabkan oleh kemampuan individu, melainkan oleh perbedaan budaya. Kebiasaan berpikir, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang diwariskan dalam keluarga sangat memengaruhi sejauh mana murid mampu merespons pendekatan pembelajaran yang menuntut pemahaman mendalam.

Sementara itu, Paulo Freire (1970) dalam Pedagogy of the Oppressed menawarkan pandangan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang dialogis yang membebaskan, bukan menindas. Maka, jika PM benar-benar diimplementasikan dalam ruang-ruang kelas, pendekatan ini harus berpihak pada pengalaman hidup murid, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Dengan pengalaman konkret dalam realitas sosial murid, kesadaran kritis akan terbangun.

Baca Juga :   Revitalisasi Sekolah Perlu Menyentuh Ruang Belajar

Menurut hemat penulis, PM tidak cukup hanya berfokus pada efektivitas metode belajar di ruang kelas, tetapi juga perlu menyentuh dimensi struktural dan kultural pada setiap murid. Artinya, PM harus berorientasi pada pendidikan transformatif yang lebih luas. Diperlukan afirmasi terhadap murid dari latar belakang terpinggirkan, baik dalam bentuk penyediaan sumber belajar yang merata, pelatihan guru yang mengedepankan kepekaan sosial-budaya, hingga kurikulum yang memberi ruang bagi pengalaman hidup murid sebagai bahan belajar yang autentik.

Maka, langkah nyata yang dapat dilakukan sekolah di antaranya adalah, pertama, sekolah perlu mengadakan pemetaan awal terhadap latar belakang sosial dan kesiapan belajar murid. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tantangan struktural yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses teknologi hingga persoalan keluarga yang dialami murid. Data ini menjadi dasar untuk merancang strategi belajar yang adaptif.

Kedua, pelatihan untuk para guru harus menjadi agenda prioritas. Kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan di bidang pedagogis. Lebih dari itu, guru harus memahami teknik dasar sosiologis dan kultural murid. Hal tersebut bertujuan agar guru mampu merancang strategi pembelajaran yang inklusif, empatik, dan berorientasi pada pendidikan transformatif.

Baca Juga :   Menakar Efektivitas Pembelajaran Mendalam secara Lebih Utuh

Ketiga, pembelajaran perlu berbasis pada pengalaman konkret murid. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan diskusi, penugasan berbasis masalah, dan refleksi mendalam yang tidak hanya menguji kemampuan hafalan, tetapi juga mendorong pemahaman mendalam. Murid dilatih untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan.

Keempat, perlu dibangun kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Lingkungan sekitar murid dapat menjadi sumber belajar yang relevan, mulai dari isu sosial, budaya lokal, hingga praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang sistematis dan terprogram seperti ini, PM akan lebih bermakna, kontekstual, dan memberdayakan.

Efektivitas PM tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih metode ajarnya, tetapi juga oleh seberapa adil dan inklusif sistem pendidikan dalam menampung keberagaman latar belakang murid. Sebab, PM bukan sekadar strategi teknis yang mengandalkan daya analisis dan evaluasi, melainkan pendekatan yang menuntut kesiapan struktural, mulai dari kesiapan guru hingga kondisi sosial-ekonomi murid.

Baca Juga :   Menakar Digitalisasi Sekolah Dasar: Jari Pintar Jangan Sampai Melupakan Pensil

Tanpa kesadaran terhadap adanya ketimpangan modal sosial dan budaya, PM berisiko menjadi retorika yang belum menyentuh persoalan mendasar. Ketika pendekatan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi, kultural, dan akses pendidikan yang beragam, hal itu justru berpotensi mempertajam jurang ketimpangan yang telah ada.

Di sinilah urgensinya bahwa PM tidak cukup dilihat sebagai metode pendidikan yang progresif secara teknis, tetapi juga harus menjadi jalan untuk membebaskan murid dari hambatan struktural. Sebagaimana Freire mengatakan, pendidikan tidak boleh menjadi alat reproduksi ketimpangan, tetapi harus menjadi sarana transformasi sosial. Semoga. (*)

Oleh: Arief Hanafi, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo

Baca Juga :   Menekan Adiksi Digital Melalui Smart Box