JAKARTA - Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025), menetapkan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU hingga pelaksanaan Muktamar 2026. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Rais Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar bersama jajaran Rais Syuriah lainnya, termasuk KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar. 

“Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa saat ini adalah Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustofa. Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU sebagai pejabat Ketua Umum dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan pada 2026,” kata Rais Syuriah, Muhammad Nuh saat jumpa pers seusai rapat.

Dalam rapat pleno, hadir sejumlah tokoh penting PBNU, di antaranya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Tanfidziyah Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Rais Syuriah yang juga Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Nasaruddin menegaskan kehadirannya dalam kapasitas sebagai pengurus NU, bukan mewakili pemerintah.

Namun, keputusan pleno tersebut mendapat penolakan dari Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya sebagai ketua umum masih sah dan tidak bisa digantikan tanpa muktamar.

“Secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya, termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah. Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD-ART,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut, rapat pleno yang berlangsung selasa malam tidak sesuai aturan. 

“Rapat itu tidak bisa disebut pleno karena, pertama yang mengundang hanya Syuriah. Itu tidak bisa. Kedua tidak melibatkan saya sebagai ketua umum,” imbuh Gus Yahya. 

Ia juga mengklaim mayoritas fungsionaris PBNU menolak wacana pemakzulan ketua umum. Mereka menyatakan patuh pada seruan Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Ponpes Tebuireng, Jombang, agar rapat pleno tidak digelar dan konflik organisasi dihentikan dan diselesaikan secara damai.

Penunjukan KH. Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum, menyulut munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU. Polemik internal diperkirakan masih akan berlanjut hingga Muktamar 2026 sebagai forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan selanjutnya.(*)