MOJOKERTO - Debat Publik Ketiga Pilbup Mojokerto 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Senin (18/11/2024) malam, berlangsung lancar dan sukses.

Debat Publik Ketiga yang disiarkan Jtv diikuti kedua pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Mojokerto 2024.

Keduanya adalah paslon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dan paslon nomor urut 2, Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Octavian.

Dalam debat Publik bertema 'Peran Pemerintahan dalam Menyelaraskan Program Daerah dengan Nasional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik serta Strategi dalam Memperkokoh NKRI’, kedua paslon mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis dan juga saling tanya jawab antar calon.

Baca Juga :   Malam Ini, Paslon Idola dan Mubarok Beradu Gagasan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Debat Publik Ketiga

Salah satunya terkait angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih masih tinggi. Panelis bertanya kepada kedua paslon ide dan gagasan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

Atas pertanyaan ini, Muhammad Al Barra menyampaikan, jika program-program kerja yang akan diakukan untuk pengerasan kemiskinan sudah tertata dengan baik dan ada beberapa program yang telah disiapkan. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto 

"Pasangan Mubarok memiliki program bedah rumah, program membuka lapangan kerja dengan seluas-luasnya, mewujudkan iklim investasi yang ramah, sehingga itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga Mojokerto, menciptakan wirausaha per desa dengan mencetak 10 wirausahawan," ungkapnya.

Untuk kalangan milenial, pasangan Mubarok mempunyai program kreatif hak sehingga terwadahi kreatifnya dan menghasilkan sesuatu tambahan untuk dirinya. Pasangan Mubarok juga akan merangkul pihak swasta dan pihak industri, dimana industri memiliki Corporate Social Responsibility (CSR)

"CSR ini kita bisa manfaatkan untuk sama-sama punya partisipasi untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Saat Covid-19 dimana saat masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok, kami secara pribadi memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga tak terhingga jumlahnya," jelasnya.

Saat itu, Wakil Bupati Mojokerto ini memposisikan diri sebagai swasta. Dari pengalaman tersebut ia menilai jika pihak swasta perlu dirangkul agar dana CSR yang dimilki bisa dikolaborasikan dengan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

"Selain itu, Mubarok juga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan kabupaten Mojokerto yang bersih, jujur, amanah dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nipotisme (KKN). Untuk itu jangan lupa coblos nomor 02," tegasnya. (*)