SURABAYA - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Ikatan Maheswara dan Penceramah Indonesia (IMPI) untuk mendorong pengamalan Pancasila melalui ruang gagasan, berbagi pengetahuan dan wawasan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta ketahanan ideologi Pancasila di era digital. Webinar yang terbuka bagi seluruh warga Indonesia diselenggarakan IMPI dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, berlangsung secara maraton selama 31 hari dimulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Menghadirkan berbagai nara sumber yang berlatar praktisi maupun akademisi, dengan tema-tema aktual seputar fenomena implementasi nilai-nilai Pancasila.

Ruang gagasan mengemuka dalam Webinar Nasional IMPI bertema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendekatan Komunikasi Partisipatif dan Aplikatif”, yang digelar secara daring pada Senin, 17 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Pinggol Channel.

Ini kali webinar menghadirkan narasumber, Dr. Muhammad Fadeli, S.Sos., M.Si., Penceramah Utama BPIP, Dewan Pakar IMPI Jawa Timur, sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, menekankan pentingnya mengubah pendekatan dalam mengimplementasikan Pancasila.

Dalam materi yang disampaikan, Fadeli menempatkan Pancasila sebagai “living ideology” atau ideologi yang hidup. Artinya, Pancasila tidak cukup hanya diketahui dan dihafalkan, tetapi harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, berkomunikasi, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Fadeli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah munculnya jarak antara nilai ideal Pancasila dengan praktik sosial. Ia mengidentifikasi sejumlah fenomena yang dapat memicu anomali Pancasila, antara lain materialisme, budaya instan, kurangnya keteladanan, serta penyalahgunaan telepon seluler dan media sosial yang dapat mempercepat penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian.

Karena itu, penguatan Pancasila membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat satu arah. Pola ceramah, hafalan, dan ujian perlu dilengkapi dengan pendekatan partisipatif yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdialog, menyepakati solusi, melakukan aksi, dan mengevaluasi hasilnya.

“Dari nilai yang dihafal, lalu dibicarakan dan dilakukan bersama,” menjadi semangat utama webinar tersebut.

Dalam pendekatan komunikasi partisipatif, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima pesan atau objek program. Masyarakat menjadi subjek yang memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan, menyampaikan pandangan, merumuskan solusi, mengambil tindakan, serta melakukan evaluasi secara bersama-sama.

Fadeli merumuskan proses tersebut dalam empat tahapan utama, yakni dialog, kesepakatan, aksi bersama, dan evaluasi bersama. Melalui dialog, setiap pihak diberi ruang untuk saling mendengar. Selanjutnya, kesepakatan dibangun untuk menentukan solusi, kemudian dilanjutkan dengan aksi bersama dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan menghadapi perubahan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi digital.

Ruang digital, misalnya, dapat menjadi sarana memperkuat persatuan apabila masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Karena itu, sebelum membagikan sebuah informasi, masyarakat perlu memeriksa sumber, membandingkan fakta, melihat kesesuaian antara judul dan isi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial. “Saring sebelum sharing” menjadi salah satu prinsip sederhana yang dapat diterapkan sebagai bagian dari pengamalan Pancasila di ruang digital.

Dalam konteks penerapan nilai-nilai Pancasila, dapat diterapkan pada berbagai persoalan masyarakat. Persoalan intoleransi dan ujaran kebencian dapat dijawab melalui dialog lintas agama. Bullying dan diskriminasi dapat dibahas melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Sementara persoalan hoaks dan perpecahan dapat dihadapi melalui gerakan literasi digital bersama.

Begitu pula persoalan kesenjangan sosial tidak cukup diselesaikan dengan instruksi, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Salah satu prinsip yang ditawarkan adalah menjadikan warga sebagai perumus masalah, pelaksana sekaligus evaluator.

Implementasi Pancasila juga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi; guru dan pembina memberikan keteladanan serta memfasilitasi dialog; tokoh masyarakat menjadi penghubung; pemuda menjadi penggerak aksi dan literasi digital; sedangkan warga menjadi subjek yang ikut merumuskan persoalan, menjalankan aksi, dan mengevaluasi hasilnya.

Webinar yang dimoderatori Dr. Lailatul Musyarofah, M.Pd., Pengurus PGRI Jawa Timur sekaligus Dosen Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Delta Sidoarjo, tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa penguatan Pancasila membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya pesan atau instruksi dari atas. Webinar yang mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendekatan Komunikasi Partisipatif” tersebut dibuka secara resmi oleh wakil ketua IMPI Dr. Rio Amanda Aguatian, SH, MH. Tidak hanya menjadi ruang penyampaian materi, tetapi juga forum dialog untuk mengidentifikasi berbagai persoalan kebangsaan yang dihadapi masyarakat.

Webinar berlangsung interaktif, sejumlah peserta dari berbagai daerah turut menyampaikan pandangan, keprihatinan, hingga pertanyaan kritis mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suyanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, misalnya, menyoroti persoalan minimnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Sementara itu, Komang Mahawira menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah peristiwa yang dinilai mencederai simbol-simbol kebangsaan. Ia menyinggung kasus penurunan Bendera Merah Putih serta pengrusakan lambang negara Burung Garuda di Aceh. Pandangan senada disampaikan Rumiri Sirait dari Sumatera Utara. Ia menilai bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat, Pancasila masih sering dipandang sebelah mata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan praktik nilai-nilainya dalam kehidupan sosial. Pertanyaan yang tidak kalah kritis disampaikan Rinto Taufik dari Kementerian Pariwisata Jakarta. Ia mempertanyakan secara langsung, “Apakah Pancasila masih perlu?” Diskusi kemudian mengarah pada kesimpulan bahwa persoalannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya Pancasila, melainkan bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu dihadirkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan menjawab persoalan zaman.

Dan dalam sesi tanya jawab tersebut Fadeli memberikan penegasan pentingnya pendekatan komunikasi partisipatif. Pengamalan Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Gagasan yang dibawa dalam webinar tersebut dapat menjadi titik penguatan pengamalan Pancasila. Akan semakin bermakna apabila nilai-nilainya hadir dalam perilaku nyata masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, komunitas, lingkungan kerja hingga ruang digital. Secara sederhana namun substantif bahwa Pancasila hidup ketika dilakukan bersama.