Setiap Agustus, jalan-jalan kita berubah wajah. Merah putih berkibar di mana-mana. Gapura dicat ulang. Umbul-umbul memenuhi kampung. Panggung-panggung mulai berdiri. Gerak jalan, karnaval, pawai budaya hingga iring-iringan sound horeg bergantian mengambil ruang.

Saya menyukai suasana itu. Ada kegembiraan kolektif yang sulit ditemukan pada bulan-bulan lain. Orang-orang keluar rumah, anak-anak berlatih, ibu-ibu menyiapkan kostum, bapak-bapak menjadi panitia. Kemerdekaan tidak lagi sekadar tanggal dalam kalender, tetapi menjelma menjadi pesta rakyat.

Namun, hampir setiap Agustus pula, cerita lain ikut berulang. Jalan ditutup. Kemacetan mengular. Pengendara kebingungan mencari jalur alternatif. Orang yang hendak bekerja terjebak berjam-jam. Mereka yang mengejar jadwal kereta atau penerbangan dibuat waswas. Ada yang terlambat menghadiri acara penting keluarganya. Jagad maya pun banjir keluhan.

Belum lagi kabar kecelakaan lalu lintas yang ikut mewarnai berbagai kegiatan perayaan. Kerumunan yang tumpah ke jalan, kendaraan yang bertemu arus massa, peserta yang memenuhi badan jalan, hingga iring-iringan yang terkadang kurang memperhitungkan keselamatan.

Lalu ketika ada yang mengeluh, jawaban klasik pun muncul: “Namanya juga Agustusan. Setahun cuma sekali.”

Entah mengapa, setiap mendengar kalimat itu, saya justru teringat satu pelajaran lama yang dahulu sering diajarkan di sekolah: Tepo Seliro.

Pelajaran yang Terlupakan

Tepo seliro kurang lebih berarti tenggang rasa: kemampuan menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Dahulu istilah ini begitu akrab. Di rumah diajarkan orang tua. Di kampung dicontohkan para tetua. Di sekolah ia muncul dalam Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan berbagai pelajaran tentang hidup bermasyarakat.

Prinsipnya sederhana. Sebelum melakukan sesuatu, bayangkan akibatnya bagi orang lain. Sebelum menutup jalan, pikirkan mereka yang hendak melintas. Sebelum membuat keramaian, pikirkan mereka yang membutuhkan ketenangan.

Sebelum memenuhi badan jalan dengan ribuan peserta karnaval, pikirkan orang-orang yang hari itu mempunyai kepentingan yang sama pentingnya dengan kegembiraan kita.

Masalahnya, tepo seliro belakangan seperti kehilangan gaung. Kita semakin pandai berbicara tentang hak, tetapi barangkali semakin jarang membicarakan batas.

Kami berhak berkarnaval. Kami berhak merayakan kemerdekaan. Kami berhak mengadakan gerak jalan. Kami berhak menggelar hiburan rakyat.

Tentu saja berhak. Tetapi orang lain juga berhak menggunakan jalan. Di sinilah persoalannya.

Setahun Cuma Sekali

Kalimat “setahun cuma sekali” sebenarnya menarik jika dibaca dari perspektif komunikasi dan sosiologi. Ia seperti meminta toleransi secara sepihak. Karena kegiatan kami hanya berlangsung sekali setahun, maka orang lain diminta memaklumi kemacetan. Diminta memaklumi kebisingan. Diminta memaklumi jalan yang ditutup. Diminta memaklumi perjalanan yang terganggu.

Padahal orang yang dirugikan mungkin juga sedang menghadapi peristiwa yang hanya terjadi sekali. Pesawatnya berangkat sekali. Wisuda anaknya berlangsung sekali. Akad nikah keluarganya sekali. Pertemuan pentingnya mungkin hanya hari itu. Bahkan keadaan darurat tidak pernah memilih tanggal berdasarkan kalender karnaval.

Maka “setahun cuma sekali” sesungguhnya bukan jawaban. Justru karena setahun sekali, kita mempunyai waktu panjang untuk merencanakannya dengan baik.

Jalan adalah Ruang Komunikasi

Dalam perspektif ilmu komunikasi, jalan bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah ruang komunikasi sosial. Di sana berbagai kepentingan bertemu dan bernegosiasi.

Ada panitia yang ingin acaranya meriah. Ada peserta yang ingin tampil. Ada pedagang yang ingin memperoleh rezeki. Ada masyarakat yang ingin menonton. Tetapi ada pula orang yang sama sekali tidak berkepentingan dengan acara tersebut.

Dalam teori komunikasi, kita mengenal komunikator, pesan, media, komunikan, konteks dan efek. Karnaval adalah pesan. Gerak jalan adalah pesan. Pawai budaya adalah pesan. Bahkan sound horeg adalah pesan tentang eksistensi, kegembiraan dan identitas kelompok.

Tetapi suara juga mengenal batas. Ketika dentumannya begitu keras hingga masuk ke rumah-rumah, menggetarkan kaca, mengganggu bayi, lansia, orang sakit, bahkan mereka yang sekadar ingin beristirahat, persoalannya bukan lagi soal selera musik. Ia telah menjadi soal hak atas kenyamanan. Kita boleh menyukai suara keras, tetapi tidak berarti orang lain wajib ikut mendengarnya. Di sinilah tepo seliro seharusnya menjadi semacam “pengatur volume” dalam kehidupan bersama.

Namun komunikasi yang baik tidak cukup hanya bertanya: “Pesan apa yang ingin kita sampaikan?” Ia juga harus bertanya: “Apa efek pesan kita terhadap orang lain?”

Jika perayaan nasionalisme justru menghasilkan kemarahan, kemacetan, kebisingan, konflik, bahkan risiko kecelakaan, barangkali yang harus dievaluasi bukan semangat perayaannya, melainkan cara kita mengomunikasikannya.

Di situlah tepo seliro sesungguhnya merupakan bentuk kecerdasan komunikasi. Kemampuan membaca perasaan orang lain sebelum mereka berteriak.

Ketika Mayoritas Merasa Berhak

Secara sosiologis, ada persoalan lain yang lebih dalam. Kerumunan sering menciptakan legitimasi. Karena ribuan orang ikut karnaval, seorang pengendara dianggap sewajarnya mengalah.

Karena satu kampung sedang berpesta, orang yang hendak melintas dianggap seharusnya maklum. Karena mayoritas bergembira, kepentingan minoritas seakan boleh ditunda.

Padahal ruang publik bukan milik mayoritas. Ia milik bersama. Satu ambulans tetap lebih penting daripada seribu peserta pawai. Satu orang yang mempunyai kepentingan mendesak tetap mempunyai hak yang harus dihormati.

Peradaban justru terlihat ketika kelompok yang besar bersedia menyediakan ruang bagi mereka yang kecil. Itulah tepo seliro.

Ironi Kemerdekaan

Di sinilah saya menemukan ironi setiap Agustus. Kita sedang merayakan kemerdekaan, tetapi cara kita merayakannya terkadang justru membatasi kemerdekaan orang lain. Kita bebas berkarnaval, orang lain tidak bebas melintas. Kita bebas berpawai, orang lain terjebak berjam-jam. Kita bebas membunyikan sound horeg sekeras-kerasnya, orang lain dipaksa mendengarnya.

Kita merasa merdeka membunyikan sound horeg sekeras-kerasnya, sementara orang lain kehilangan kemerdekaan untuk menikmati ketenangan di rumahnya sendiri.

Kemerdekaan akhirnya dimaknai sebagai kebebasan melakukan sesuatu, bukan kesediaan membatasi diri demi menghormati sesama. Tentu solusinya bukan menghentikan karnaval, gerak jalan atau pesta rakyat.

Tradisi itu harus tetap hidup. Tetapi perayaan juga membutuhkan tata kelola. Rute harus memperhitungkan jalur vital. Rekayasa lalu lintas harus disiapkan. Penutupan jalan harus diumumkan jauh hari. Jalur alternatif harus benar-benar berfungsi. Durasi kegiatan harus disiplin. Koridor kendaraan darurat wajib tersedia. Aparat dan panitia harus memastikan keselamatan peserta sekaligus pengguna jalan.

Sebab keberhasilan karnaval tidak cukup diukur dari berapa ribu pesertanya, seberapa panjang arak-arakannya, atau seberapa keras suara yang dihasilkannya.

Ukuran lain yang lebih beradab adalah: seberapa sedikit orang lain yang kita rugikan karenanya. Mungkin di tengah gegap gempita Agustus ini kita perlu membuka kembali pelajaran lama itu. Tepo seliro.

Sebab setelah 81 tahun merdeka, mestinya kita semakin memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan kita.

Kemerdekaan juga tentang menghormati kebebasan orang lain. Silakan berkarnaval. Silakan gerak jalan. Silakan berpawai dan bergembira merayakan republik ini. Jalan boleh ramai, kampung boleh riuh, dan kemerdekaan memang pantas dirayakan dengan penuh sukacita.

Tetapi sesekali tengoklah orang lain yang juga sedang menggunakan jalan yang sama. Sebab boleh jadi, ketika kita sedang bersorak merayakan kemerdekaan, ada orang lain yang justru kehilangan kemerdekaannya karena ulah kita.

Barangkali kita memang sudah 81 tahun merdeka. Tetapi untuk benar-benar merdeka tanpa mengganggu sesama, rupanya kita masih harus belajar lagi satu pelajaran lama: tepo seliro.

Oleh : Zainal Muttaqin