BANGKALAN - Mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa di Bangkalan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menginstruksikan seluruh ASN dan pegawainya untuk berpakaian bebas tanpa atribut kepegawaian mulai hari ini, Senin (1/9/2025), hingga tiga hari ke depan.

Selain itu, para pegawai juga dilarang menggunakan kendaraan dinas berplat merah untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Meski ada perubahan aturan pakaian dinas, jam kerja ASN dan pegawai tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa kebijakan penggunaan pakaian bebas bagi ASN dan pegawai Pemkab Bangkalan selama beberapa hari terakhir merupakan langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Menurut Lukman, kebijakan tersebut pada dasarnya menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait aturan pemakaian seragam. Namun, khusus di Bangkalan, penerapan pakaian bebas lebih difokuskan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan menyusul adanya rencana aksi massa.

“Kita lebih menyesuaikan dengan kebijakan Pemprov Jatim terkait pemakaian seragam. Tetapi di Bangkalan, ini lebih kepada upaya antisipasi. Secara prinsip, tidak ada masalah besar, hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Bupati Lukman Hakim, Senin (1/9/2025)

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berharap aksi penyampaian aspirasi oleh demonstran tetap berlangsung secara damai, santun, dan tidak anarkis.

Tak hanya pegawai pemerintah, kegiatan belajar mengajar siswa di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan juga terdampak. Seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah sambil menunggu perkembangan situasi.

Salah satunya Wakil Kepala Humas SMAN 2 Bangkalan, Nur Holis, menyampaikan, sekolahnya menerapkan pembelajaran dari rumah atau daring pada Senin (1/9/2025). Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap situasi keamanan di Bangkalan menyusul rencana aksi massa.

“Memang hari ini SMA Negeri 2 Bangkalan melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini kami lakukan demi keamanan dan kondusivitas,” ujar Nur Holis.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah rapat dadakan yang digelar pada malam sebelumnya. Menurutnya, keputusan belajar dari rumah dibuat dengan pertimbangan matang demi keselamatan seluruh siswa dan tenaga pendidik. (Moch. Sahid)