SURABAYA - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi di Surabaya pada Kamis (28/82025). Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB ini dipusatkan di tiga titik, yakni Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, serta Kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura.

Dalam surat resmi yang dilayangkan ke Polda Jawa Timur, KSPI menegaskan aksi akan dilakukan secara tertib dan damai. Aksi ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Eksekutif Nasional KSPI yang dikeluarkan 8 Agustus lalu, sebagai bagian dari gerakan nasional  HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

KSPI Jawa Timur menyebut sedikitnya  3.000 buruh dari berbagai daerah industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jember, dan Tuban akan turun ke jalan. Dalam aksinya, buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah. Mereka juga mendesak kenaikan UMK 2026 di Jawa Timur sebesar 8,5 hingga 10,5 persen dari UMK tahun 2025. Selain itu, buruh meminta penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembentukan Satgas PHK.

Di bidang perpajakan, buruh menuntut adanya reformasi dengan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. Mereka juga menolak pemberlakuan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), dan pajak Jaminan Hari Tua (JHT), sekaligus mendesak penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.

Baca Juga :   3 Petani Divonis Bersalah, Warga Ricuh di Depan PN Bondowoso

Selain itu, massa aksi mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa omnibuslaw, serta menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi. Tak kalah penting, mereka juga menyuarakan revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.

Tak hanya di Surabaya, aksi serupa juga akan digelar serentak di  38 provinsi di Indonesia. Di Jakarta, ribuan buruh dari Jabodetabek diperkirakan memenuhi kawasan DPR RI Senayan dan Istana Negara. Sementara di daerah lain, aksi dipusatkan di kantor gubernur, DPRD, maupun balai kota masing-masing. Menurut laporan berbagai serikat, secara nasional aksi ini bisa melibatkan ratusan ribu buruh. (*)