SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim berkomitmen mengawasi jalannya kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024.

Penyiapan strategi yang matang untuk mengawasi setiap tahapan kampanye telah diambil untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, mengungkapkan pihaknya akan mengawasi potensi terjadinya politik uang, politisasi, dan penyebaran isu SARA.

"Isu-isu ini adalah ancaman serius bagi demokrasi dan kami akan fokus untuk memastikan kampanye berjalan dengan bersih dan adil," ujarnya.

Baca Juga :   3.600 Lebih TPS Suara Nol, Tim Risma-Gus Hans Sebut Ada Kejanggalan

Warits juga mengungkapkan salah satu kerawanan besar saat kampanye adalah menjaga netralitas dari pihak berkepentingan, seperti ASN, TNI, dan Polri.

"Netralitas sangat penting. Kita ingin rakyat benar-benar berdaulat, bebas menentukan pilihannya tanpa intimidasi atau tekanan dari siapa pun," ujarnya.

Menurutnya, adanya penggunaan kekuasan yang dapat memengaruhi pilihan rakyat berarti mengangkangi kedaulatan rakyat.

Baca Juga :   Menang di Bangkalan, Khofifah-Emil Pecah Telur di Pilgub Jatim

"Orang yang ditakdirkan menjadi pejabat seharusnya menjaga netralitasnya, bukan memihak atau merugikan salah satu pasangan calon. Jika ada yang terbukti memihak, mereka bisa dikenai sanksi pidana," tuturnya.

Lebih lanjut, Warits menyebutkan bahwa Bawaslu Jatim telah membentuk tim pengawasan di seluruh tingkatan dari mulai dari desa.

Setiap desa akan ada petugas Bawaslu untuk memastikan netralitas aparat di daerah tersebut

Baca Juga :   Khofifah-Emil Unggul Telak di TPS Rumah Emil Trenggalek

"Pelanggaran pasti akan ketahuan. Kami memiliki petugas di setiap desa untuk memantau situasi di lapangan," kata Warits menambahkan.

Langkah-langkah yang diambil Bawaslu Jatim tersebut diharapkan dapat membuat Pilgub Jatim berlangsung secara damai dan demokratis.

Harapannya, tidak akan ada pelanggaran yang merugikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.