PACITAN - Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pacitan pada Sabtu (30/8/2025) malam. Aksi dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dengan titik kumpul di timur Pendopo Kabupaten. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD dengan melewati sisi timur Alun-alun Pacitan.

Awalnya, jumlah peserta hanya puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pacitan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah massa terus bertambah hingga mencapai ratusan orang. Tak hanya mahasiswa, sejumlah masyarakat umum ikut dalam barisan. Suasana sempat memanas saat demonstran melakukan aksi bakar ban. Ratusan personel gabungan dari aparat keamanan tampak siaga di lokasi untuk menjaga kondusifitas.

Ketua PMII Pacitan, Al Ahmadi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai persoalan di Pacitan yang hingga kini belum terselesaikan. Dalam tuntutannya, PMII mendesak DPRD mendorong pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat rekrutmen serta distribusi guru PAI, sekaligus penunjukan kepala sekolah definitif di Pacitan. Selain itu, mereka juga menuntut adanya penetapan standar honor minimum bagi guru honorer melalui peraturan bupati atau peraturan daerah, serta memperjuangkan afirmasi kuota PPPK/ASN.

Di bidang ekonomi dan koperasi, PMII meminta DPRD untuk mendorong regulasi pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melalui peraturan bupati maupun peraturan daerah, termasuk registrasi ulang agar aktivitas KSP tidak merugikan masyarakat. Mereka juga menuntut adanya tindakan tegas terhadap KSP ilegal maupun KSP yang berasal dari luar daerah, serta menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap membebani rakyat kecil. PMII mendesak pemerintah daerah menyusun regulasi pajak yang lebih adil bagi masyarakat.

Baca Juga :   Datangi DPRD, Puluhan Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Beasiswa

Terkait transparansi dan tata kelola, PMII menuntut agar pemerintah daerah membuka akses publik terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui portal resmi. Selain itu, DPRD Pacitan diminta bertanggung jawab dalam publikasi transparansi perolehan pajak.

Dalam isu pemberantasan korupsi, PMII mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, untuk kesejahteraan nelayan, PMII menuntut agar pemerintah menstabilkan harga benur dan ikan, menghidupkan kembali sistem Tempat Pelelangan Ikan (TPI), menjamin kelancaran distribusi subsidi BBM nelayan, serta menyediakan jalur ekspor dan impor hasil laut Pacitan.

Aksi ini dilatarbelakangi berbagai persoalan yang hingga kini belum teratasi di Pacitan. Mulai dari kekurangan guru PAI dan kepala sekolah definitif, gaji guru honorer yang jauh dari kata layak, maraknya KSP luar daerah yang beroperasi tanpa pengawasan ketat, hingga sulitnya akses publik terhadap DPA. Selain itu, kebijakan kenaikan PBB dinilai membebani masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Baca Juga :   Doa Bersama dan Nyalakan Lilin, Driver Online Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan

Di sisi lain, kesejahteraan nelayan dinilai belum terjamin karena harga benur dan ikan yang tidak stabil, distribusi subsidi BBM yang sering tersendat, serta akses ekspor-impor hasil laut yang belum terkelola dengan baik. Minimnya lapangan pekerjaan baru yang layak, besarnya tunjangan DPRD Pacitan yang perlu dikoreksi, hingga persoalan RSUD Pacitan yang masih terkendala sarana-prasarana, SDM, serta birokrasi layanan yang berbelit, turut menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan.

“Semua persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. DPRD jangan hanya diam, tapi hadir untuk rakyat,” tegas Al Ahmadi di hadapan massa aksi.

Di tengah demonstrasi, Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui massa aksi. Arif menerima perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan dan mencatat seluruh tuntutan yang disampaikan. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan lembaga legislatif serta menyampaikannya kepada pihak eksekutif terkait.

Baca Juga :   Ratusan Sopir Gelar Aksi Demo di Depan Pelabuhan Ketapang

“Kami menghargai aspirasi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat malam ini. Semua masukan dan tuntutan yang disampaikan malam ini akan kami tindaklanjuti secara kelembagaan. Apa yang menjadi kewenangan DPRD tentu akan kami perjuangkan, dan yang menjadi ranah eksekutif akan kami dorong agar segera ditindaklanjuti,” ujar Arif Setia Budi.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Pacitan terbuka terhadap kritik dan siap diajak berdialog. “Kami tidak ingin ada jarak dengan masyarakat, apalagi mahasiswa. Kritik itu penting agar kami bisa bekerja lebih baik,” imbuhnya.

Kehadiran pimpinan DPRD di tengah demonstran sempat meredakan ketegangan, meski massa menegaskan akan terus mengawal janji tersebut hingga ada langkah nyata. Demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari itu tetap mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Para demonstran menyatakan siap kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak segera direspons. (Edwin Adji)