JOMBANG - Kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU memanas. Di tengah proses penentuan mekanisme dan calon pimpinan, beredar buku yang berisi kritik keras terhadap kepemimpinan PBNU periode 2021–2026.

Buku berjudul “Dosa-dosa Besar Kepemimpinan PBNU Periode 2021–2026: Mengapa Kita Harus Memilih Pemimpin Baru PBNU di Abad ke-2” beredar di antara muktamirin di arena Muktamar NU ke-35, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Buku tersebut mencantumkan Forum Kedaulatan Warga Nahdliyin sebagai pihak yang menerbitkan. Isinya memuat berbagai kritik terhadap kepemimpinan PBNU, mulai persoalan internal organisasi, politik, ideologi, hingga relasi PBNU dengan sejumlah tokoh dan jaringan internasional.

Sejumlah judul dalam buku menggunakan narasi keras. Di antaranya “Nafsu Kuasa Otoriter dan Sentralistik (Markaziyah): Pudarnya Musyawarah, Rontoknya Ukhuwah Nahdliyah” serta “Jebakan Nafsu Duniawi Kongsi Tambang: Mirip Syahwat Serigala Berebut Daging.”

Buku tersebut juga memuat bagian berjudul “Pelanggaran Nyata Khittah NU”, disertai sejumlah tudingan mengenai kepemimpinan PBNU hasil Muktamar Lampung serta keterkaitannya dengan kelompok dan jaringan tertentu.

Beredarnya buku tersebut kemudian memicu reaksi sejumlah muktamirin, termasuk pengurus cabang NU. Mereka menilai kritik terhadap kepemimpinan organisasi merupakan bagian yang wajar dalam kontestasi. Namun, penyampaian kritik dengan narasi menyerang dan menyudutkan pihak tertentu dinilai berpotensi memperkeruh suasana Muktamar.

Salah seorang pengurus PCNU di Jawa Barat menyayangkan munculnya materi semacam itu menjelang penentuan kepemimpinan PBNU. Menurutnya, persaingan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU semestinya tetap mengedepankan adab, tabayun, argumentasi, serta penghormatan terhadap sesama kader NU.

Ia menilai kontestasi kepemimpinan PBNU seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan warga Nahdliyin, bukan membuka ruang saling serang melalui penyebaran materi yang berpotensi memperuncing konflik internal.

“Kalau memang ada kritik terhadap kepemimpinan PBNU, sampaikan melalui forum yang sesuai dan dengan cara-cara yang bermartabat,” ujarnya.

Beredarnya buku tersebut terjadi ketika Muktamar ke-35 NU tengah memasuki tahapan penting pemilihan kepemimpinan baru. Sebelumnya, peserta Muktamar melalui voting telah memutuskan mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari one man one vote menjadi mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). (*)