SIDOARJO - Tabir penyebab keracunan massal yang menimpa santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai terungkap. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan terdapat satu sampel makanan yang positif terkontaminasi bakteri dari belasan sampel yang diperiksa.

Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M. Ainur Rahman, membenarkan adanya temuan tersebut. Namun, ia belum mengungkap jenis bakteri maupun jenis makanan yang dinyatakan positif terkontaminasi.

"Hasil pemeriksaan laboratorium memang sudah keluar. Dari belasan sampel yang diperiksa, ada satu item yang positif, tapi saya tidak tahu apanya yang positif," ujar Ainur, Kamis (10/9/2026)

Ainur yang juga menjabat sebagai Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo itu mengatakan, detail teknis mengenai jenis bakteri dan sampel yang terkontaminasi belum disampaikan kepada publik.

Menurut Ainur, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Temuan itu selanjutnya akan disandingkan dengan hasil pemeriksaan forensik untuk melengkapi proses penyelidikan kasus keracunan massal tersebut.

“Dari Polresta kan juga melakukan uji forensik. Nanti mungkin hasil lab yang kami lakukan akan disandingkan dengan hasil pemeriksaan Polresta, untuk mengetahui apakah di dalamnya ada unsur kesengajaan atau tidak,” lanjut Ainur.

Ia menyebut sumber kontaminasi masih perlu didalami. Kontaminasi makanan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas air, bahan baku makanan, hingga kondisi kebersihan lingkungan.

Sementara itu, kondisi para santri yang sebelumnya mendapat penanganan medis menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data tim medis Pemkab Sidoarjo hingga Kamis pukul 05.30 WIB, total akumulasi pasien yang mendapatkan penanganan di enam rumah sakit mencapai 117 orang.

Dari jumlah tersebut, 110 santri telah dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Sementara tujuh santri lainnya masih menjalani rawat inap.

Pemkab Sidoarjo memastikan kasus tersebut tidak membuat program MBG dihentikan secara keseluruhan. Pemerintah daerah memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sanitasi dalam penyediaan makanan. (*)