JAKARTA - Panggung politik Serbia mengalami guncangan besar setelah Aleksandar Vučić disebut mengakui kekalahan dalam pemilihan umum sela legislatif pada Minggu (25/10/2026). Kekalahan tersebut menandai kemunduran Partai Progresif Serbia (SNS) di tengah gelombang protes yang dimotori aliansi mahasiswa Studentska Lista.

Pemilu sela ini dipicu oleh kemarahan publik atas tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Peristiwa tersebut memicu tuduhan kelalaian dan korupsi sistemik di bawah pemerintahan Vučić.

Gerakan yang bermula dari aksi protes di kampus dan jalanan itu kemudian meluas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, seniman, hingga kalangan profesional. Mereka menuntut reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Serbia.

Aliansi mahasiswa tersebut diklaim memperoleh 140 dari total 250 kursi parlemen, sehingga mengamankan mayoritas mutlak. Meski demikian, para mahasiswa memilih tidak menduduki kursi legislatif maupun mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga gerakan tetap berfokus pada agenda reformasi, bukan kepentingan politik praktis.

Baca Juga :   11 Orang yang Diamankan Jelang Demo di Grahadi Masih Diperiksa Polisi

Sebagai gantinya, aliansi tersebut mengusung sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang profesional untuk mewakili agenda perubahan di parlemen. Mereka di antaranya:

1. Dejan Bodiroga, mantan bintang bola basket.
2. Tihomir Stanić, aktor terkenal Serbia.
3. Nikola Mikić, penyanyi opera.
4. Dejan Šoškić, mantan Gubernur Bank Nasional Serbia.

Para tokoh tersebut diharapkan dapat memperjuangkan manifesto reformasi yang diusung gerakan mahasiswa. Agenda utama gerakan ini meliputi sejumlah poin berikut:

1. Membentuk unit khusus kepolisian untuk memberantas korupsi.
2. Membersihkan jajaran Kementerian Dalam Negeri dari oknum yang terlibat pelanggaran terhadap pengunjuk rasa maupun kejahatan terorganisasi.
3. Mereformasi media untuk mewujudkan pemberitaan yang lebih berimbang dan membebaskan lembaga penyiaran publik dari intervensi politik.
4. Menghentikan praktik penempatan loyalis partai politik sebagai pimpinan badan usaha milik negara (BUMN).

Gerakan tersebut disebut mendapat sambutan antusias dari warga di sejumlah kota, termasuk Beograd, Novi Sad, dan Niš. Ribuan warga turun ke jalan membawa atribut gerakan dan menyuarakan tuntutan akan kebebasan serta perubahan politik. (Tengku Abdillah Ayyub)