PACITAN - Keluhan petani terkait harga hasil panen yang masih bergantung pada tengkulak, sulitnya memperoleh pupuk, hingga minimnya keterlibatan petani lokal dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pembahasan utama dalam forum Kopdar Nandur Dulur bersama Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, Kamis (4/6/2026) malam.

Forum bertajuk “Jangongan Urip, Urip Iku Urup, Urup Iku Nguripi” tersebut digelar di Kampoeng Warso, kawasan wisata Pantai Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Ratusan warga dari berbagai unsur masyarakat hadir untuk menyampaikan aspirasi dan membahas persoalan pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

Salah satu aspirasi disampaikan Mulyono, petani asal Kecamatan Tegalombo. Ia mengaku petani masih kesulitan menentukan harga jual hasil panen karena bergantung pada tengkulak. “Kami ini petani, saat panen untuk menjual hasil tani biasanya masih menunggu dan ketergantungan harga yang ditentukan para tengkulak,” ujarnya.

Keluhan lain datang dari Budi, petani asal Kecamatan Tulakan. Ia menyoroti belum optimalnya keterlibatan petani dan peternak lokal sebagai pemasok kebutuhan pangan dalam program SPPG. Selain itu, persoalan pupuk juga dinilai masih menjadi kendala yang sering dihadapi saat musim tanam.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Arif Setia Budi mengatakan program Nandur Dulur sengaja digagas sebagai ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk menyerap persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin dengan berkeliling ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. “Program Nandur Dulur ini kita gagas bersama komunitas Nandur Dulur. Kita akan berkeliling secara rutin ke dua belas kecamatan untuk membahas isu-isu yang menjadi potensi maupun tantangan di Kabupaten Pacitan,” katanya.

ASB menegaskan berbagai aspirasi yang muncul akan menjadi bahan penting bagi DPRD maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Banyak aspirasi yang muncul mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan. Ini menjadi bahan penting bagi kami dan pemerintah daerah agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi hampir 52 persen masyarakat Pacitan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut, termasuk melalui dukungan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. “Kita berharap pemerintah terus konsen bagaimana di era modernisasi ini teknologi pertanian, perkebunan maupun peternakan bisa menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan,” imbuhnya.

Dalam forum itu juga dibahas peluang keterlibatan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ASB menjelaskan pihaknya sengaja menghadirkan sejumlah pengelola MBG di Pacitan untuk mempertemukan kebutuhan pasar dengan potensi produksi masyarakat.

“Pada prinsipnya mereka siap menampung hasil masyarakat. Akan tetapi masyarakat juga harus membangun solidaritas ekonomi. Kalau hasil pertanian seperti wortel atau buncis masih sedikit-sedikit, tentu belum cukup menarik bagi kebutuhan MBG. Tetapi kalau disatukan, hasilnya bisa mencukupi kebutuhan MBG di Kabupaten Pacitan,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mendorong agar kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi oleh petani dan peternak lokal.

“Harapan kita ke depan, apa yang dibutuhkan MBG bisa dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Pacitan sendiri. Karena itu malam ini kami menghadirkan para pemilik MBG agar ada komunikasi dan sinergi yang lebih baik dengan masyarakat,” pungkasnya. (Edwin Adji)