SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah terobosan baru dengan membuka rekrutmen Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) secara nasional pada tahun ini. Kebijakan seleksi terbuka secara luas tersebut diterapkan agar siapa pun dari luar daerah dapat mendaftarkan diri tanpa harus terbatas hanya dari wilayah Surabaya saja.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa baru di tahun ini perekrutan Direktur Utama KBS dibuka secara nasional sehingga siapapun boleh mendaftarkan diri dan tidak harus berasal dari Surabaya.

"Yang daftar kok cuma itu-itu aja, jadi yang daftar di PD Pasar, ini tidak keterima daftar di KBS, KBS tidak terima daftar di PDAM, tapi ini orang Surabaya cuma sedikit ya begini," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Eri mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap pola pendaftaran BUMD sebelumnya yang kerap diisi oleh orang-orang yang itu-itu saja. Melalui seleksi skala nasional ini, Pemkot Surabaya ingin memastikan proses penjaringan pemimpin KBS bisa mendapatkan talenta profesional yang benar-benar ahli dan berdedikasi tinggi di bidangnya.

Lebih lanjut, syarat utama yang ditekankan oleh Wali Kota Surabaya bagi para calon Direktur Utama KBS adalah wajib memiliki kompetensi serta kemampuan khusus di bidang satwa dan konservasi. Calon pimpinan tersebut juga harus membuktikan pemahamannya mengenai satwa, baik melalui kursus maupun keahlian pendukung lainnya yang transparan tertera dalam pengumuman rekrutmen.

Kebijakan seleksi ketat ini juga tidak terlepas dari bayang-bayang kasus korupsi senilai Rp10 miliar yang pernah dilakukan oleh mantan Dirut Chairul Anwar. Menindaklanjuti pengalaman buruk tersebut, Eri menegaskan agar seluruh pendaftar nantinya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pengelolaan anggaran KBS.

"Maka anggaran ini dibutuhkan ke komitmen untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan lain-lain," ungkap dia. Setiap calon pemimpin wajib berkomitmen penuh untuk menolak segala bentuk penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang keuangan perusahaan.

Sebagai langkah antisipasi preventif agar kasus penyelewengan anggaran tidak terulang kembali setelah kasus korupsi oleh mantan Dirut Chairul Anwar, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk rutin melaksanakan audit berkala yang telah dilakukan semenjak tahun 2023. "Maka itulah akan ada audit dan audit yang saya minta mulai tahun 2023 itu audit yang dilakukan independen tapi bukan dipilih oleh BUMD," pungkas dia.

Melalui serangkaian proses rekrutmen yang ketat dan terbuka secara nasional ini, Pemerintah Kota Surabaya optimis KBS dapat segera dinakhodai oleh sosok pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi. Kehadiran Direktur Utama yang profesional di bidang satwa serta memiliki komitmen kuat antikorupsi diharapkan mampu membawa Kebun Binatang Surabaya berkembang menjadi kebun binatang modern yang sehat, akuntabel, serta membanggakan bagi seluruh masyarakat. (Tengku Abdillah Ayyub)