PONOROGO - DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan APBD 2026 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Dalam rapat yang digelar Selasa, 19 November 2025 tersebut, terungkap bahwa nilai APBD 2026 mengalami penurunan setelah keluarnya surat dari Menteri Keuangan terkait alokasi transfer ke daerah.

Berdasarkan dokumen nota keuangan yang diterima DPRD, pendapatan daerah pada APBD 2026 dirancang sebesar Rp2,501 triliun, atau turun sekitar Rp261 miliar dari usulan awal. Penurunan terjadi karena penyesuaian alokasi dana transfer pusat.

Sementara untuk belanja daerah, pemerintah mengusulkan total Rp2,434 triliun, yang terbagi menjadi:

Belanja Operasi: Rp1,659 triliun

Baca Juga :   Soroti MBG hingga KDMP, PMII Pacitan Desak DPRD dan Pemkab Bertindak

Belanja Modal: Rp138,780 miliar

Belanja Tidak Terduga: Rp5 miliar

Belanja Transfer: Rp384,736 miliar

Baca Juga :   Kemiskinan Kian Turun, IPM Naik, Ekonomi Tumbuh: Bupati Ipuk Paparkan Capaian Banyuwangi di LKPJ 2025

Adapun pembiayaan netto daerah tercatat minus Rp52,155 miliar, yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp15,3 miliar.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan sejumlah catatan dari Badan Anggaran. Prioritas utama diarahkan pada peningkatan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, DPRD menyoroti perlunya relokasi TPA Mrican yang sudah overload, percepatan pembangunan Puskesmas Pudak, penambahan dokter spesialis di RSUD Bantarangin, serta dorongan digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyatakan bahwa usai penyampaian nota keuangan, pembahasan APBD 2026 akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga masuk ke tahap persidangan berikutnya.

Baca Juga :   Gagal Promosi ke Liga 2, Suporter Sakera Mania Geruduk DPRD Kabupaten Pasuruan

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pemerintah daerah berharap struktur APBD 2026 tetap mampu menjawab kebutuhan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.