SIDOARJO - BPBD Jatim menghadiri forum internasional The 10th International Conference on Integrated Crisis Management yang digelar di Chiba Institute of Science, Jepang pada Sabtu (13/06/2026).

Dalam forum tersebut, BPBD Jatim mempelajari berbagai praktik terbaik dalam manajemen krisis terpadu. Tak hanya itu, BPBD Jatim memperkuat kapasitas penanggulangan bencana alam.

Hadir dari BPBD Jatim, yakni Kabid KL BPBD Jatim, Satriyo Nurseno; Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Jatim, Galih Perwira Kusuma; Ketua Tim Pusdalops, Muhammad Amrul dan Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Dino Andalananto; beserta Kepala UPT PPK BPKAD Prov. Jatim, Marta Mukti Widodo.

Konferensi tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait manajemen risiko, penanggulangan bencana, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman krisis global. Dalam forum ini juga, Chiba Institute of Science, Jepang menyerahkan bantuan berupa kamera dan panel surya (solar panel) untuk mendukung operasional dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Baca Juga :   Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Atap Rumah Warga di Wonoasri Madiun Rusak

Pada sesi kuliah utama, Visiting Professor Chiba Institute of Science, Hirotaka Yamashita mengangkat tema “Japan's Security as Seen from the Iran and Ukraine Wars”. Ia menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global telah mengubah paradigma keamanan nasional.

“Keamanan nasional pada era modern membutuhkan kombinasi teknologi baru, kapasitas industri pertahanan, ketahanan nasional, dan kemandirian strategis,” ujar Hirotaka Yamashita.

Dalam sesi pemaparan berikutnya, Dewan Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia, Mu’man Nuryana bersama Associate Professor Faculty of Risk and Crisis Management Chiba Institute of Science, Hitoshi Igarashi, menyoroti pentingnya penerapan Incident Command System (ICS) dalam penanganan bencana berskala besar.

Baca Juga :   Bencana Alam di Jember Akibatkan Tanah Longsor hingga Mobil Dinas Terjun ke Sungai

“Penanganan bencana berskala besar memerlukan koordinasi yang terstandarisasi melalui Incident Command System agar berbagai organisasi, relawan, dan lembaga dapat bekerja sebagai satu tim,” kata Mu’man Nuryana.

Tanpa standar koordinasi yang sama, respons awal bencana berpotensi mengalami kebingungan, tumpang tindih tugas, hingga keterlambatan penyelamatan korban.Sementara itu, Hitoshi Igarashi menjelaskan bahwa penerapan ICS di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri.

“Indonesia mengadaptasi sistem ICS dengan budaya gotong royong dan kondisi kelembagaan lokal melalui peran TAGANA serta komunitas seperti Kampung Siaga Bencana,” jelasnya.

Keduanya menilai kolaborasi Jepang dan Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen bencana tidak hanya ditentukan oleh struktur komando yang jelas, tetapi juga oleh kesejahteraan personel penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dalam sesi diskusi panel, Profesor University of Human Arts and Sciences, Hiromitu Sato, memaparkan pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai jenis krisis. Yakni dimulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kecelakaan teknologi seperti kebocoran nuklir Fukushima, hingga pandemi COVID-19.

“Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada penyelamatan korban dan pemulihan infrastruktur,” ujar Hiromitu Sato.

Kabid KL BPBD Jatim, Satriyo Nurseno menilai partisipasi BPBD dalam forum internasional ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang kebencanaan.

“Kami memperoleh banyak pembelajaran mengenai penguatan sistem komando, koordinasi lintas sektor, pengelolaan risiko, serta pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan masyarakat. Pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana menjadi referensi berharga untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Jawa Timur,” ungkapnya.

Menurut Satriyo, tantangan kebencanaan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan perkembangan teknologi menuntut adanya sistem manajemen risiko yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan. Sehingga penguatan ketangguhan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, dunia usaha, komunitas, relawan, hingga masyarakat.

“Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, cepat, dan berkelanjutan. Serta mampu memperkuat inovasi dan praktik terbaik penanggulangan bencana di daerah, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai risiko dan krisis di masa depan,” harapnya.

Ke depan, Chiba Institute of Science, Jepang dan BPBD Jatim terus berkolaborasi dalam berbagai program penanggulangan bencana, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga penguatan sarana pendukung kebencanaan. Selain itu, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan melalui program beasiswa dari Chiba Institute of Science, Jepang.

Program ini diharapkan dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kompetensi dan wawasan internasional. Melalui sinergi yang berkelanjutan tersebut, diharapkan upaya mitigasi bencana semakin optimal serta mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Selain Hiromitu Sato, diskusi panel juga menghadirkan Kunihiro Mimura dari Tokyo Healthcare University, Tamotsu Shinozuka dari Chiba Institute of Science, Hidehiro Kimura, serta Hiroya Toda yang turut membahas penguatan sistem manajemen krisis terpadu di berbagai sektor. (*)