MAKKAH - Pemerintah Arab Saudi menerapkan pengawasan ketat selama musim haji 2025 untuk menjamin kelancaran dan keamanan ibadah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Arab Saudi tidak memberi toleransi terhadap jemaah tanpa visa haji resmi.

“Saudi tahun ini super-super ketat. Keluar hotel tanpa visa haji saja tidak boleh. Turun dari bus tanpa visa, langsung disuruh naik lagi. Jangan coba-coba,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada petugas haji di kantor Daker Mekah, Selasa malam (29/4).

Pengetatan ini merupakan respons atas tragedi haji 2024 yang menewaskan lebih dari 1.200 jemaah, mayoritas dari jalur ilegal. Pemerintah Saudi pun menangguhkan sementara penerbitan visa kunjungan, termasuk visa umrah dan bisnis, dari 14 negara termasuk Indonesia, hingga pertengahan Juni 2025.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, memperkuat peringatan tersebut. “Saya mendapat pesan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Mereka wanti-wanti betul, hanya visa haji yang sah. Visa turis, bisnis, atau kunjungan tidak berlaku,” tegasnya.

Baca Juga :   Pesan Menag Nasaruddin untuk Petugas Haji 2025: Ikhlas, Disiplin, dan Utamakan Pelayanan

Di tengah regulasi yang diperketat, Arab Saudi justru menilai Indonesia sebagai negara dengan persiapan jemaah terbaik untuk haji tahun ini. Menurut Menag Nasaruddin, pengakuan itu diberikan langsung oleh otoritas haji Saudi.

“Pemerintah Saudi Arabia juga mengapresiasi kita. Kitalah jemaah haji yang paling lengkap, paling siap menghadapi hari ini,” ungkapnya.

Persiapan Indonesia disebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pelunasan biaya haji paling awal, kesiapan hotel dan transportasi, hingga logistik dan fasilitas kesehatan. “Yang primer sudah siap, yang sekunder juga oke. Sekarang tinggal tahsih niatnya,” ucap Nasaruddin.

Baca Juga :   Menag Nasaruddin Umar: Idul Fitri Momentum Perkuat Persaudaraan dan Kejujuran

Ia juga menilai efisiensi kerja petugas haji Indonesia di Mekah dan Madinah sangat baik. “Sudah mempersiapkan Duyufurrahman dengan maksimal,” ujarnya, seraya mengimbau petugas untuk melayani jemaah dengan penuh keikhlasan dan profesionalisme.

Menag turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Meski demikian, Menag kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran jalur haji nonresmi.

“Kalau ketahuan, bisa dideportasi dan dilarang masuk Saudi selama lima tahun,” tegasnya. Ia juga memperingatkan agen perjalanan dan oknum nakal agar tidak mengintervensi sistem resmi.

Baca Juga :   Menteri Agama Ajak Masyarakat Jalani Ramadan dengan Sukacita

“Konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum,” pungkasnya.(Dhimas Ginanjar)