BANYUWAMGO - Aliansi Banyuwangi Menggugat kepung kantor KPU dan gedung DPRD, Jumat (23/8/2024).Gelombang protes ini untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Ratusan massa aksi yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat itu mengawali aksi di Kantor KPU Banyuwangi.

Mereka menuntut KPU RI segera menerbitkan PKPU mengenai Pilkada 2024 sesuai putusn MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024.

“Kami minta KPU Banyuwangi menyampaikan aspirasi ini ke KPU RI,” kata Koordinator Aksi, M. Andri Hidayat.

Baca Juga :   Puan Maharani Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPR RI Periode 2024–2029

Setelah dari KPU, mereka bertolak ke DPRD Banyuwangi. Para pendemo terlihat membawa spanduk dan poster protes. Bahkan mereka juga membakar ban di depan kantor dewan.

Dengan menggunakan pengeras suara, mereka menyampaikan orasi yang penuh semangat, menuntut agar DPRD Banyuwangi melayangkan rekomendasi resmi kepada DPR RI agar revisi RUU Pilkada dihentikan.

“Aksi ini merupakan keprihatinan kami atas ancaman terhadap demokrasi Indonesia jika RUU ini dilanjutkan,” kata Andri.

Baca Juga :   Ratusan Pendukung Achmad Ghufron Sirodj Geruduk KPU Jember, Tuntut Pembatalan Keputusan KPU RI

Massa aksi menilai, putusan MK yang dianggap sebagai "angin segar" bagi demokrasi tiba-tiba "dibegal" melalui Revisi UU Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Keputusan yang diambil dalam rapat kerja di Baleg DPR ini dianggap sebagai sebuah "pembangkangan” yang akan menghasilkan proses "demokrasi palsu" dalam pilkada 2024. 

Terlepas dari hal itu, dinamika politik yang terjadi di Baleg ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan penyelenggara Pilkada 2024, terutama perihal kepastian hukumnya.

Baca Juga :   Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Banyuwangi Demo Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada

“Oleh karena itu, apabila tuntutan kami tidak dijalankan dengan rasa keadilan yang substansial, maka kami tegas menolak legitimasi dari Kepala Daerah yang dihasilkan dari Pilkada 2024 yang cacat demokrasi,” kata Andri.

Di tengah aksi tersebut, salah satu perwakilan Anggota DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menemui para demonstran. Rifa menyatakan, DPRD mendukung aspirasi massa dan berjanji akan membawa tuntutan ini ke DPR RI.

Menurutnya, keputusan MK merupakan keputusan final yang harus dihormati. “Aspirasi teman-teman sama dengan kita, konstitusi adalah landasan tertinggi. Kita tegakkan keadilan dan konstitusi di negara kita.Tegasnya

Baca Juga :   Ratusan Mahasiswa Aksi Kawal Putusan MK