KOTA BATU - PortalJTV – DPRD bersama Pemerintah Kota Batu menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Batu, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Batu Nurochman, Wakil Wali Kota Heli Suyanto, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu. Momentum tersebut menjadi ruang untuk menyimak arah kebijakan nasional sekaligus menyelaraskannya dengan pembangunan di daerah.

Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan capaian pemerintah selama 21 bulan sekaligus arah kebijakan nasional ke depan. Presiden menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis bangsa.

Presiden juga menegaskan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional dan kekayaan negara, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta menempatkan kepentingan rakyat dan generasi mendatang sebagai prioritas.

Sejumlah capaian turut disampaikan, mulai dari swasembada delapan komoditas pangan hingga perkembangan investasi. Pada Januari-Juni 2026, realisasi investasi nasional disebut mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja, sementara pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.

Pemerintah pusat juga melanjutkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, hilirisasi industri, serta transformasi BUMN.

Usai mengikuti pidato kenegaraan, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan Pemkot Batu akan terus mengawal program strategis pemerintah pusat agar pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu program yang menjadi perhatian yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Batu akan melakukan pemantauan dan evaluasi agar program tersebut berjalan tepat sasaran.

“Program-program dari pemerintah pusat tentu harus kita kawal bersama. Termasuk MBG, kita akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi supaya pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat,” ujar Nurochman.

Selain MBG, Pemkot Batu juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 24 desa dan kelurahan di Kota Batu, sebanyak 20 gerai disebut telah dibangun, sementara empat lainnya masih dalam proses penyelesaian.

“KDKMP ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Setelah pembangunan selesai, tentu harus kita koordinasikan dengan para pengelola agar koperasi bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Nurochman juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah. Keberadaan Jembatan Merah Putih dinilai telah membantu mobilitas masyarakat sekaligus menunjang aktivitas ekonomi.

“Konektivitas ini penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, beberapa kebutuhan pembangunan jembatan juga sudah kami usulkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subiyanto menyatakan legislatif siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“DPRD tentu siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, maupun penguatan ekonomi melalui KDKMP harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Didik.

Menurutnya, Rapat Paripurna Istimewa tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial menjelang HUT Kemerdekaan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke tingkat daerah.

“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata. Kebijakan dan program pembangunan harus bermuara pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” tandasnya.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi Pemkot Batu, DPRD dan Forkopimda dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, sejalan dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” (Rafli)