PROBOLINGGO - Sekitar 80 persen penghuni Rusunawa Bestari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, mengaku status desilnya naik menjadi desil 6 hingga 10. Di sisi lain, sejumlah warga mengaku belum mengetahui atau belum memiliki status desil.

Perubahan data tersebut membuat warga khawatir. Sebab, mayoritas penghuni rusunawa tidak memiliki rumah maupun tanah sendiri dan hidup dari pekerjaan dengan penghasilan tidak menentu.

Mereka bekerja sebagai pemulung, pedagang kecil, buruh, nelayan hingga pekerja serabutan.

Salah satunya Tutik Widyastuti, lansia berusia 60 tahun. Setiap hari, Tutik berjualan sayur keliling dengan berjalan kaki sambil membawa keranjang.

Ia berkeliling dari satu blok ke blok lainnya untuk menawarkan dagangan kepada warga rusun. Tutik mengaku mengetahui status desilnya naik menjadi desil 6 hingga 10 dari ketua RT setempat. Perubahan itu membuatnya bingung karena kondisi ekonominya masih serba terbatas.

“Saya jualan sayur keliling, jalannya kaki. Penghasilannya paling sekitar Rp10 ribu sampai Rp20 ribu sehari. Saya juga tidak tahu kenapa status desil saya bisa naik,” ujar Tutik.

Penghasilan tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama suaminya.

Untuk menghemat pengeluaran, Tutik bahkan mengaku harus mengatur persediaan beras sehemat mungkin.

“Beras satu kilo bisa untuk beberapa hari. Yang penting cukup untuk makan. Kalau tidak jualan, ya tidak punya uang,” katanya.

Ironisnya, Tutik mengaku selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Saya belum pernah dapat bantuan. Kalau bisa, data kami dicek lagi, supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya,” harapnya.

Ada Warga Belum Mengetahui Status Desil

Keluhan serupa juga disampaikan penghuni lainnya. Selain warga yang mengalami kenaikan status desil, ada pula sejumlah warga yang mengaku belum mengetahui status desil mereka.

Salah satunya Joko Slamet, 48 tahun. Sehari-hari, Joko bekerja sebagai pengayuh becak dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Saya sehari-hari mengayuh becak. Kalau ada penumpang ya dapat uang, kalau tidak ada ya tidak dapat. Selama ini saya juga belum pernah merasakan bantuan sosial,” ungkap Joko.

Keterbatasan penghasilan membuat Joko kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, ia sempat tidak mampu membayar tagihan air hingga sambungan airnya diputus oleh perusahaan air minum setempat.

“Untuk makan saja kadang pas-pasan. Bayar air juga tidak mampu, akhirnya diputus.” ujarnya.

Joko mengaku tidak banyak menuntut. Baginya, penghasilan yang diperoleh setiap hari cukup untuk makan dan membayar retribusi sewa rusunawa sebesar Rp80 ribu.

“Saya tidak berharap banyak. Yang penting bisa makan dan bayar sewa rusun. Kalau ada bantuan, tentu sangat membantu,” katanya.

Warga Khawatir Bansos Berkurang

Keluhan warga tersebut dibenarkan Rusdi Hamzah, Ketua RW 17 Rusunawa Bestari. Wilayahnya mencakup sedikitnya empat RT.

Menurut Rusdi, banyak warga menyampaikan keluhan setelah status desil mereka berubah.

“Banyak warga yang mengeluhkan status desilnya naik setelah pendataan. Padahal kondisi mereka sehari-hari masih seperti ini, penghasilannya juga tidak tetap,” kata Rusdi.

Perubahan status desil tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.

Rusdi menyebut, saat ini hanya sekitar 15 warga di lingkungannya yang masih menerima bantuan sosial.

“Sebelumnya penerima bantuan lebih banyak. Sekarang yang masih menerima sekitar 15 warga. Karena itu warga berharap ada pengecekan lagi,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah melakukan verifikasi dan pendataan ulang secara langsung. Mereka meminta kondisi ekonomi masing-masing keluarga benar-benar disesuaikan dengan data yang tercatat.

Bagi warga Rusunawa Bestari, perubahan status desil bukan sekadar persoalan angka dalam sistem. Status tersebut bisa berdampak langsung pada akses mereka terhadap bantuan sosial.

Bagi Tutik, Joko dan warga lainnya, kehilangan bantuan berarti semakin berat memenuhi kebutuhan paling dasar—mulai dari makan, membayar air hingga mempertahankan tempat tinggal.

Karena itu, warga berharap pemerintah segera melakukan pengecekan ulang agar data yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi mereka. Mereka tidak ingin warga yang masih hidup serba kekurangan justru kehilangan akses bantuan hanya karena status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. (*)