SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Dari rangkaian operasi tersebut, KPK menetapkan 118 tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta.

Sebelas OTT itu tersebar di berbagai daerah dan sektor strategis, mulai dari proyek infrastruktur, sektor kesehatan, kehutanan, hingga dugaan pemerasan dan suap dalam penanganan perkara hukum.

OTT pertama pada 2025 dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat terkait dugaan suap proyek. Operasi berikutnya menyasar dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, serta proyek pembangunan rumah sakit daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 

Pada Agustus 2025, KPK juga melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan pihak swasta. Operasi tersebut disusul OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Baca Juga :   11 OTT KPK Sepanjang 2025, Jerat Pejabat hingga Aparat Penegak Hukum

Memasuki akhir tahun, KPK kembali melakukan sejumlah OTT besar, di antaranya penangkapan Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, hingga Bupati Bekasi. Selain kepala daerah, OTT juga menyasar jaksa, pengacara, dan pihak swasta dalam dugaan pemerasan serta pengurusan perkara hukum di Tangerang dan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Berikut Daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2025:

1. Maret 2025 – OTT di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat terkait dugaan korupsi.

Baca Juga :   10 Orang Diperiksa Terkait Operasi Tangkap Tangan KPK di Sidoarjo

2. Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan PJN Wilayah I Sumut.

3. 7–8 Agustus 2025 – OTT gabungan di Jakarta, Kendari (Sultra), dan Makassar (Sulsel) seputar dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur.

4. 13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

5. 20 Agustus 2025 – OTT menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

6. 3 November 2025 – OTT Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2025.

7. 7 November 2025 – OTT Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono, dan gratifikasi.

8. 9–10 Desember 2025 – OTT Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan menerima hadiah dan gratifikasi.

9. 17–18 Desember 2025 – OTT di Tangerang, menangkap satu jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta; uang sebesar sekitar Rp900 juta disita.

10. 18 Desember 2025 – OTT Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan dua orang lainnya terkait dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

11. 18 Desember 2025 – OTT di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan yang menetapkan tiga Jaksa Kejaksaan Negeri HSU sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses hukum. 

Dari seluruh OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dan aset dengan nilai miliaran rupiah. Kasus-kasus itu saat ini ditangani melalui proses penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)