MOJOKERTO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyatakan indeks kerawanan Pemilu di 'Bumi Majapahit' cukup tinggi.

Dody Faisal, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, menjelaskan indeks kerawanan pemilihan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 lalu masuk rangking tiga se-Indonesia. 

"Tahun 2024 masih belum rilis, kemungkinan akhir Agustus ini baru dirilis, kita berharap semoga Kabupaten Mojokerto tidak menempati urutan yang rawan," ungkapnya saat mengisi Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 bersama Bawaslu dan PWI Mojokerto, di Kantor Sekretariat PWI Mojokerto, Senin (15/7/2024).

Alumnus Universitas Jember ini menyebut, sejarah mencatat, sejak pemilihan bupati (Pilbup) tahun 2010, 2015 dan 2020, selalu diwarnai insiden. 

Baca Juga :   Selalu Diwarnai Insiden, Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Pilkada Mojokerto

"Pilbup 2010 diwarnai aksi bakar-bakaran, tahun 2015 ada aksi jegal menjegal calon dan 2020 kemarin ada coret mencoret baliho calon. Artinya tiga kali pemilihan selalu diwarnai insiden," ungkapnya.

Melihat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh masyarakat ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pilkada Serentak 2024 nanti.

Sementara itu, Affan Hidayat, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, berharap pilkada bisa kondusif. Menurutnya, KPU sebagai wadah pelayanan pilkada, sekarang tahapannya, jangan sampai hak hak masyarakat hilang. 

”Tugas KPU adalah memfasilitasi kebutuhan pemilih dan peserta pemilu. Saat ini, masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih,” jelasnya.

Sekedar informasi, Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 ini diikuti seluruh anggota PWI Mojokerto dan menghadirkan nara sumber Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto serta Ketua PWI Mojokerto Raya, Sholahudin.(Aminudin Ilham)