MAGETAN - Kursi Ketua DPRD Magetan hingga kini masih kosong setelah mantan Ketua DPRD Magetan, Suratno, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir). Menyikapi kondisi tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyiapkan sosok pengganti melalui mekanisme pembahasan berjenjang di tingkat partai.
Proses penentuan Ketua DPRD Magetan yang baru saat ini masih berlangsung. PKB sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024 di Magetan telah mengusulkan sejumlah nama kader yang dinilai layak mengisi posisi tersebut hingga akhir masa jabatan periode 2024–2029.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB telah mengantongi tiga nama kader yang diproyeksikan menjadi Ketua DPRD Magetan. Namun, hingga saat ini identitas ketiga calon tersebut masih dirahasiakan.
Pembahasan mengenai pengganti Ketua DPRD Magetan kini masih berada di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur dan DPP PKB di Jakarta. Keputusan akhir terkait siapa yang akan ditunjuk menduduki kursi Ketua DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PKB.
Ketua DPC PKB Magetan, Deny Mahmud Fauzi, membenarkan bahwa proses penentuan pengganti Ketua DPRD masih berjalan sesuai mekanisme partai.
"Saat ini ada tiga nama yang sedang dibahas di tingkat DPW dan DPP. Penetapan Ketua DPRD Magetan merupakan kewenangan DPP PKB, sehingga kami menunggu keputusan resmi dari pusat," ujarnya.
Menurut Deny, pengisian jabatan Ketua DPRD perlu segera dilakukan agar roda kelembagaan DPRD Magetan dapat berjalan optimal. Kehadiran pimpinan definitif dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik daerah sekaligus memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan dengan baik.
"Kami berharap proses ini bisa segera selesai sehingga DPRD Magetan memiliki pimpinan definitif dan seluruh tugas kelembagaan dapat berjalan lebih maksimal," katanya.
Di sisi lain, PKB juga terus melakukan konsolidasi internal pasca munculnya persoalan hukum yang menjerat salah satu kadernya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga soliditas partai sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat yang telah memberikan dukungan pada Pemilu Legislatif 2024.
Sebagai partai peraih kursi terbanyak di DPRD Magetan, PKB memiliki hak untuk menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD. Karena itu, keputusan terkait sosok yang akan mengisi jabatan strategis tersebut menjadi perhatian publik dan sejumlah kalangan politik di Magetan.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu keputusan resmi dari DPP PKB terkait siapa yang akan ditunjuk untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua DPRD Magetan periode 2024–2029.
Editor : JTV Madiun



















