TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini resmi dipimpin pelaksana tugas (Plt) bupati. Penunjukan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung. Langkah ini diambil untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan di daerah tersebut.

Ditemui di Stadion Rejoagung, Senin sore (13/4), Ahmad Baharudin menyatakan penunjukan dirinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia mengaku telah menerima surat keputusan resmi sejak Senin pagi, yang diterbitkan gubernur atas arahan Kementerian Dalam Negeri.

“Penugasan ini sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Kami siap menjalankan amanah agar pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.

Baca Juga :   Pasca OTT KPK, PLT Bupati Tulungagung Tancap Gas: Kemendagri Turun Tangan Jaga Stabilitas

Dalam masa transisi ini, Baharudin menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“Yang terpenting sekarang adalah menjaga stabilitas. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal,” tegasnya.

Terkait program pembangunan, Baharudin memastikan seluruh agenda yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan tetap dilanjutkan sesuai rencana. Ia menegaskan, posisi Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan strategis.

Baca Juga :   Pelaksana Tugas Bupati Ditunjuk, Ahmad Baharudin Ambil Kendali Tulungagung

“Program yang sudah direncanakan tetap dilaksanakan. Kami hanya melanjutkan agar tidak ada yang terhenti,” imbuhnya.

Meski demikian, ia mengakui tantangan ke depan tidak ringan. Terlebih, keterlibatannya dalam perencanaan anggaran sebelumnya cukup terbatas. Untuk itu, koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat akan terus dilakukan.

“Koordinasi akan kami perkuat, termasuk dengan Kemendagri dan Pemprov, agar pemerintahan tetap berjalan lancar,” pungkasnya. (Agus Bondan/Beny Setiawan)