SIDOARJO - Kerentanan jalur kereta api (KA) di sekitar kawasan terdampak lumpur Sidoarjo terus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ancaman amblesan tanah akibat deformasi vertikal memicu rencana besar, mengalihkan rute double track Sidoarjo–Porong demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api ke arah Malang.

Kepastian langkah penanganan ini dibahas saat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau titik 10D Desa Siring, Sidoarjo, bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan, Kamis (23/7/2026).

Kekhawatiran utama berpatokan pada riset mikrozonasi kerentanan tanah kawasan tersebut. Struktur tanah di sekitar tanggul lumpur mengalami penurunan secara vertikal (subsidence) yang tergolong ekstrem.

"Memang ini daerah deformasi vertikal, artinya kemungkinan terjadinya ambles itu sangat-sangat tinggi dan ini sangat berbahaya," kata Wagub Emil.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Air Bersih untuk 19.837 Warga Terdampak Kekeringan di Pasuruan

Kondisi rawan ini berpotensi mengganggu proyek strategis Surabaya Regional Railway Line (SRRL) serta kelanjutan jalur ganda (double track) yang rencananya akan menyambung hingga Malang.

Skema Pengalihan Jalur: Lewat Tulangan ke Gunung Gangsir

Baca Juga :   Pemprov Jatim Siap Menanggung Biaya Rumah Sakit Korban Keracunan MBG

Untuk menghindari area bahaya, Pemprov Jatim bersama DJKA menyiapkan rekayasa trayek baru. Rute existing di Stasiun Tanggulangin dan Porong rencananya akan digeser memutar ke arah barat.

Berikut skema perubahan rute yang disiapkan: Stasiun Sidoarjo membelok ke arah barat menuju Tulangan. Dari Tulangan, jalur mengarah ke selatan sejauh 3–4 kilometer. Jalur baru ini nantinya kembali menyambung (interconnection) ke rute utama di Gunung Gangsir, lalu berlanjut menuju Malang.

Wagub Emil menegaskan pengalihan ini diusahakan tetap meminimalkan dampak mobilitas warga sekitar.

Baca Juga :   Komisi B DPRD Jatim Minta Pemprov Alihkan Anggaran Tak Efektif untuk Program Rakyat

"Jadi warga yang biasa pakai Stasiun Tanggulangin dan Porong tidak merasa terlalu jauh berpindah stasiun penggantinya," tambahnya.

Lahan dan Pendanaan Mulai Dipetakan

Rencana relokasi jalur KA ini sebenarnya bukan barang baru. Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan menjelaskan, pihaknya sempat membebaskan lahan sekitar 5 kilometer sebelum proyek ini terhenti akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga :   Jatim Dinobatkan Provinsi Terbaik I Pengolahan Sampah dan Lingkungan Asri

"Kita masih butuh sekitar total 20 kilometer. Pastinya kita harus lihat dulu perkembangan dari bencana ini, kita perlu meyakini dulu kalau ini clear aman, baru kita teruskan," ujar Denny.

Terkait skema pembiayaan pembebasan lahan dan studi kelayakan (feasibility study), DJKA akan membawa isu ini ke tingkat pusat. Pembahasan tingkat tinggi (high-level meeting) dijadwalkan berlangsung pekan depan bersama Dirjen Perkeretaapian serta pihak donor internasional (KfW), untuk memastikan apakah porsi anggaran akan menggunakan APBN atau skema pendampingan lainnya.