JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah telah menutup sebanyak 290 BUMN. Pemerintah kini menargetkan jumlah BUMN menyusut hingga hanya tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir tahun 2026.

Langkah penataan ini diambil setelah pemerintah menemukan jumlah badan usaha yang dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien. Saat institusi pengelola investasi Danantara dibentuk, pemerintah mendeteksi keberadaan 1.074 BUMN beserta seluruh anak dan cucu usahanya. Struktur yang sangat besar ini dinilai memicu pemborosan anggaran karena banyaknya lapisan direksi, komisaris, serta anak usaha yang tidak produktif.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perampingan ini merupakan salah satu langkah penataan perusahaan negara terbesar yang pernah dilakukan. Melalui kebijakan pemangkasan ini, pemerintah berhasil memotong pengeluaran operasional (overhead) hingga Rp50 triliun setiap tahunnya.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Baca Juga :   BUMN Pangan Jalankan Pembagian Kuota Nasional Sesuai Mandat Pemerintah

Ia menambahkan bahwa dana penghematan sebesar Rp50 triliun tersebut tidak akan lagi terbuang untuk membiayai operasional manajemen yang tidak produktif, seperti gaji direksi dan komisaris. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut secara langsung untuk program investasi, industrialisasi, serta peningkatan pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penataan ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap rapor keuangan BUMN. Pada paruh pertama tahun 2026, beberapa perusahaan negara mencatatkan lonjakan laba bersih yang sangat tinggi. Peningkatan tersebut meliputi PT Semen Indonesia naik 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen, PT Pertamina naik 86 persen, Pegadaian naik 84,4 persen, Pelindo naik 60,4 persen, dan PTPN naik 54,4 persen.

Secara keseluruhan, akumulasi laba BUMN pada tahun 2025 sukses menembus angka Rp326 triliun, tumbuh sebesar 75,3 persen jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 sebesar Rp186 triliun. Sektor dividen yang disetorkan kepada negara pada tahun 2025 juga melonjak hingga Rp142,3 triliun atau naik 67 persen. Jika dihitung secara bersih setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen bersih melompat dari Rp53 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp138 triliun pada tahun 2025. Pada tahun 2026, setoran dividen bersih diproyeksikan mampu mencapai Rp200 triliun tanpa beban PMN.

Di samping fokus pada perbaikan kinerja keuangan, pemerintah juga mengarahkan BUMN untuk mendorong program hilirisasi industri nasional demi membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, diikuti oleh 13 proyek lainnya pada 29 April 2026. Proyek strategis tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi bahan bakar gas (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, peleburan alumina menjadi aluminium, hingga proyek pengolahan sampah menjadi energi.

Selain itu, tata kelola devisa hasil ekspor kini mulai dioptimalkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang beroperasi sejak 1 Juni 2026. Hanya dalam kurun waktu dua bulan 13 hari, DSI telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor dan mengelola devisa senilai 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas strategis. DSI juga menemukan potensi tambahan devisa sebesar 5 miliar dolar AS dari penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran hasil ekspor.

Ke depan, pengawasan ekspor oleh DSI akan diperluas hingga menjangkau 50 pelabuhan di 25 provinsi di Indonesia. Langkah tegas ini merupakan komitmen penuh pemerintah untuk memastikan seluruh kekayaan alam nasional dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat banyak. (Cahya Hafid Abdillah)