SURABAYA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam.

"Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/ kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul. 

Ia menambahkan, target pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak warga miskin yang berada di 10 persen terbawah (desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini.

Baca Juga :   Menteri Sosial Safari Ramadan di Nganjuk, Temui 400 KPM Bansos RI

Kementerian Sosial turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap)," kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Baca Juga :   Gus Ipul Dilantik Jadi Menteri Sosial, Pimpinan Kota Pasuruan Beralih ke Wakilnya, Adi Wibowo

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus didukung dengan sumber daya yang kompeten agar pendidikan yang diberikan berkualitas.

“Jadi dari DTSEN dan Sekolah Rakyat, mungkin kita akan menurunkan pertemuan dengan dinas sosial dan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/ kota untuk SD dan SMP, kemudian dinas pendidikan di provinsi untuk SMA sehingga semua terukur. Kita ini menyiapkan pendidikan generasi emas 2045, pasti ini pendidikan yang harus qualified," kata Khofifah.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul Jadi Menteri Sosial Gantikan Risma

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh mengatakan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak kurang mampu.

"Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju," kata M Nuh.

Sekolah Rakyat akan mengusung sistem boarding school atau asrama. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah biasa. 

Menurut M Nuh, anak-anak miskin kerap mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.

"Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, ini diangkat (kepercayaan diri) Sehingga untuk menemukan self confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa," kata M Nuh.

Program ini juga menargetkan hasil jangka panjang. Dengan perhitungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi selama 16 tahun, para lulusan Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi generasi yang siap bersaing dan menjadi generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

"Sehingga sekarang momentum yang pas sekali (Program Sekolah Rakyat). Saat yang pas, kalau enggak kita semakin terlambat," kata M Nuh. 

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak masyarakat miskin, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (*)