PONOROGO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ponorogo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Ponorogo dan Forkopimda.

Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kritis terhadap DPR dan pemerintah. Di antaranya menolak rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi ekonomi rakyat, serta mendesak revisi total RKUHAP karena dianggap membatasi hak publik dan melemahkan demokrasi.

Ketua PMII Ponorogo, Azizah Intan, menegaskan bahwa mahasiswa juga mengecam tindakan represif aparat yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi.

“Kami menolak segala bentuk intimidasi aparat. Negara seharusnya menjamin kebebasan berpendapat, bukan justru membungkam,” tegasnya.

Baca Juga :   Bawa Sejumlah Tuntutan, Ratusan Massa Demo DPRD Pacitan

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayetno, menyatakan pihaknya akan menyalurkan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

“Kami menerima semua aspirasi ini dan akan meneruskannya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Lewat RDP ini, mahasiswa Ponorogo menegaskan DPR dan pemerintah harus lebih berpihak pada rakyat, bukan hanya mengutamakan kepentingan elit politik.