Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur menjadi sorotan dalam program “Jatim Gaspol - Gagasan Politik Jawa Timur” yang tayang di JTV pada Rabu (25/03/26). Dengan ambisi membangun sekitar 8.494 gerai, program ini digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat berbasis desa. Desa diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi sembako murah hingga pengembangan potensi lokal.

Gagasan Brilian, Tapi Butuh Penguatan di Lapangan

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, menilai konsep KDMP sebagai ide yang sangat strategis.

“Sudah saatnya desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar masyarakat kita ada di desa, dan tulang punggung ekonomi kita adalah sektor UMKM yang juga berbasis desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini ekonomi rakyat cenderung terfragmentasi, sehingga biaya produksi tinggi dan akses pasar terbatas. Melalui KDMP, pelaku usaha kecil diharapkan bisa terkonsolidasi, sehingga lebih efisien dan memiliki daya tawar lebih kuat.

“Petani selama ini tergantung pada tengkulak. Dengan koperasi, mereka bisa menjual langsung, bahkan mendapat keuntungan tambahan sebagai anggota,” tambahnya.

Kendala Fisik dan Partisipasi Masyarakat

Meski demikian, pembangunan KDMP tidak lepas dari berbagai hambatan. Di sejumlah daerah, kendala geografis dan keterbatasan lahan menjadi persoalan utama, termasuk syarat minimal lahan sekitar 1.000 meter persegi.

Selain itu, muncul pula penolakan warga akibat konflik pemanfaatan lahan produktif maupun fasilitas umum desa. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KDMP juga menjadi tantangan tersendiri. 

“Banyak masyarakat belum memahami bagaimana koperasi ini bisa memutus rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Arbayanto.

Target Dinilai Ambisius

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menyoroti realisasi pembangunan yang masih jauh dari target.  “Dari target 8.494, saat ini baru sekitar 700-an yang terbangun. Kalau dipaksakan selesai April, itu tidak realistis,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi lebih pada kesiapan model bisnis koperasi.

Fokus pada Model Bisnis dan Segmentasi Pasar

Ony menekankan pentingnya strategi bisnis yang jelas agar KDMP mampu bertahan dan bersaing.  “Jangan langsung bertarung dengan ritel modern. Segmennya berbeda. Koperasi harus fokus pada kebutuhan pokok, terutama yang disubsidi pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai, peluang terbesar KDMP adalah mengelola distribusi barang subsidi seperti minyak goreng, gula, dan gas, yang jalurnya dapat diintervensi pemerintah.

Arah Ideal: Koperasi Produksi, Bukan Sekadar Distribusi

Dalam diskusi tersebut, muncul pandangan bahwa KDMP seharusnya tidak hanya berperan sebagai distributor atau toko ritel, melainkan menjadi koperasi produksi. “Kalau hanya jadi gerai, itu tidak cukup. KDMP harus jadi penggerak sektor pertanian, peternakan, dan UMKM,” ujar Arbayanto.

Ia mencontohkan, koperasi dapat mengelola hasil panen hingga tahap hilirisasi, seperti mengolah cabai menjadi bubuk agar harga tetap stabil saat panen raya.

Peran Pemerintah Daerah Dinilai Minim

Kedua narasumber juga menyoroti terbatasnya peran pemerintah daerah dalam program ini, yang cenderung bersifat top-down dari pemerintah pusat.

Padahal, menurut mereka, keterlibatan daerah sangat penting dalam hal:

- Pemetaan potensi desa

- Pendampingan SDM

- Penyusunan blueprint pengembangan koperasi

"Kalau bangunannya sudah ada tapi pengurusnya bingung mau ngapain, ini akan jadi masalah besar,” kata Arbayanto.

Perlu Pendampingan dan Prioritas yang Tepat

Ony menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang masih sulit, pemerintah harus memprioritaskan pergerakan ekonomi nyata dibanding pembangunan fisik semata.  “Yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah pergerakan ekonomi. Jalankan dulu bisnisnya, sambil infrastruktur menyusul,” ujarnya.

Sejumlah catatan dari para politikus ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, agar KDMP benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. (Amellia Ciello)