SURABAYA - Kawasan pesisir timur Surabaya menyimpan potensi besar sebagai jalur maritim strategis sekaligus paru-paru kota melalui ekosistem mangrove yang dimilikinya. Sebagai benteng alami penahan abrasi dan tsunami, Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) juga menjadi kawasan potensial yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah Indonesia timur melalui jalur laut, sekaligus didukung oleh peluang pengembangan infrastruktur di sekitarnya.

Namun, di balik potensi tersebut, ancaman sedimentasi, limbah, serta menurunnya produktivitas nelayan menunjukkan bahwa wilayah ini belum dikelola secara optimal. Padahal, jika ditata dengan baik, kawasan ini berpeluang dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis bahari yang mengintegrasikan sektor perikanan dan konservasi mangrove.

Sedimentasi yang semakin parah turut mengganggu jalur pelayaran nelayan. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan ikan. Bahkan, sebagian nelayan mulai beralih menangkap kerang karena sedimentasi yang kian meluas hingga ke bibir pantai.

Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan di lapangan, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Guru Besar Teknik Kelautan ITS, Daniel Mohammad Rosyid, menjelaskan bahwa persoalan sedimentasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan dampak berkelanjutan dari pengelolaan sungai yang kurang optimal dari hulu hingga hilir.

"Minimnya eksekusi dari berbagai rencana yang telah disusun turut membuat persoalan ini berlarut-larut. Terlebih, kawasan Pamurbaya merupakan ruang multistakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga membutuhkan sinergi dalam pengelolaannya," ujarnya dalam dialog khusus JTV bertajuk Menata Masa Depan Kawasan Pesisir Timur (23/04/2026).

Namun, lanjutnya, dalam praktiknya, kepentingan pihak yang lebih kuat kerap mendominasi dan berdampak pada semakin terpinggirkannya nelayan kecil.

"Pesisir itu merupakan kawasan multistakeholder, di mana ada kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seringkali saling bertabrakan,” tambahnya.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, konsep waterfront mulai dilirik sebagai salah satu pendekatan untuk menata ulang kawasan pesisir. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik di tepi laut, tetapi juga mengintegrasikan sektor pariwisata, budidaya perikanan, serta konservasi mangrove. Dengan pendekatan tersebut, waterfront dinilai berpotensi menjadi solusi yang mampu menjawab persoalan sekaligus mengoptimalkan potensi kawasan.

Namun demikian, Daniel mengingatkan bahwa pengembangan waterfront tidak dapat disederhanakan melalui reklamasi semata. Diperlukan kajian ilmiah yang matang untuk memahami dampak yang ditimbulkan, mengingat reklamasi merupakan upaya yang dapat mengubah bentang alam pesisir.

“Reklamasi bukan solusi utama dan harus melalui kajian ilmiah yang matang karena bisa mengubah bentang alam dan ekosistem,” tegasnya.

Dalam konteks perencanaan kota, pandangan serupa juga disampaikan oleh Benny Poerbantanu. Ia menilai kawasan pesisir memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan premium, asalkan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep green port.

Selama ini kawasan pesisir sering dipandang sebagai backyard atau halaman belakang kota. Padahal kawasan pesisir dan bantaran sungai bisa disulap menjadi kawasan premium yang memberi diferensiasi bagi kota,” jelasnya.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menata masa depan Pamurbaya. Pada akhirnya, masa depan Pamurbaya tidak hanya ditentukan oleh besarnya pembangunan yang dilakukan, tetapi juga sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara potensi ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. (Luluk Listiani)