SURABAYA - Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur. Dewan menilai masih terdapat sejumlah alokasi anggaran yang berpotensi tidak terserap secara maksimal dan justru menyisakan dana mengendap di akhir tahun.

Juru bicara Komisi B DPRD, Ony Setiawan, S.E., menyampaikan bahwa anggaran yang berpotensi tidak terpakai sebaiknya segera dialihkan ke program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Ada banyak alokasi anggaran yang berpotensi menjadi sisa dana tak terserap di akhir tahun. Karena itu, sebaiknya hal tersebut dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif untuk rakyat, misalnya bantuan masyarakat hingga fasilitasi sertifikasi halal," ujar Ony Setiawan

Selain menyoroti potensi anggaran yang tidak terserap, Komisi B juga mengkritik pengalokasian anggaran untuk kebutuhan internal Pemprov, khususnya belanja operasional dan pegawai. Menurutnya, kebutuhan untuk sektor ini seharusnya bisa dihitung dengan jauh lebih presisi.

"Kebutuhan untuk pegawai ini kan sudah bisa diukur. Berapa jumlah pegawainya, aktivitasnya apa, angkatannya berapa. Sehingga dalam rangka mengalokasikan anggarannya itu jelas lebih gampang dan harusnya bisa jauh lebih presisi," tegasnya.

Komisi B menilai ketidaktepatan dalam memproyeksikan kebutuhan belanja pegawai sangat tidak ideal, mengingat kebutuhan masyarakat di lapangan jauh lebih dinamis dan membutuhkan respons cepat. Pihaknya mencontohkan berbagai situasi darurat yang kerap melanda daerah, seperti dampak El Nino yang memicu gagal panen hingga krisis air bersih.

"Masyarakat selalu berhadapan dengan kondisi yang butuh hal-hal taktis dan percepatan. Misalnya saat terjadi kondisi El Nino, tiba-tiba ada gagal panen, atau tiba-tiba ada kebutuhan air bersih. Hal-hal seperti ini yang membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran lebih besar," jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi B mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi secara cermat terhadap alokasi belanja daerah. Pengalokasian anggaran diharapkan tidak sekadar formalitas belanja rutin, melainkan benar-benar diprioritaskan untuk kegiatan yang mampu mendorong perekonomian rakyat dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Jawa Timur. (Nova Sari/Olivia)