Kampus adalah rumah bagi insan akademis para pencipta, pemikir, dan pengabdi yang diharapkan menjadi motor lahirnya masyarakat adil dan makmur. Setidaknya, itulah harapan yang selama ini kita bangun bersama.

Namun, mari kita jujur sejenak.

Bayangkan sebuah kampus megah dengan ribuan jurnal internasional, gedung-gedung menjulang, serta dosen-dosen bergelar panjang yang diakui dunia. Di dalamnya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Diskusi akademik berlangsung dinamis. Inovasi terus diciptakan. Tetapi, tepat di luar pagar kampus, masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan, anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan layak, dan keluarga yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Ironis, bukan?

Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Dalam sebuah kesempatan, Prof. Mohammad Nuh, Ketua Majelis Wali Amanat ITS, pernah menegaskan, “Di sekitar ITS, Unair, ITB, masih ada warga miskin. Masih ada anak-anak yang belum menikmati pendidikan terbaik. Itu bukti bahwa impact-nya belum maksimal” (jpnn.com, 2025). Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah alarm yang seharusnya menggugah kesadaran kita semua. Bahwa selama ini, apa yang kita sebut sebagai Pengabdian kepada Masyarakat salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi belum sepenuhnya menjelma menjadi gerakan kolektif yang benar-benar membebaskan masyarakat dari persoalan mendasarnya.

Di atas kertas, Tri Dharma berdiri kokoh dengan tiga pilar: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, keseimbangan itu kerap timpang. Dosen sebagai aktor utama di dalamnya dihadapkan pada sistem Beban Kerja Dosen (BKD) yang menuntut capaian administratif tinggi. Dalam tekanan tersebut, pilihan rasional sering kali mengarah pada aktivitas yang lebih menguntungkan secara karier, yakni penelitian dan publikasi. Pengabdian kepada masyarakat, pada akhirnya, sering kali menjadi pelengkap.

Ini bukan soal kurangnya kepedulian. Ini soal bagaimana sistem dibangun dan diberi insentif. Ketika penghargaan terhadap pengabdian tidak setara, maka energi akademik pun akan mengalir ke arah yang paling “diakui”. Akibatnya, lahirlah paradoks: kampus semakin maju secara akademik, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam realitas sosial di sekitarnya.

Padahal, bagi “wong cilik” di kampung-kampung perkotaan, pelosok desa, hingga wilayah 3T kampus bukan sekadar simbol intelektual. Ia adalah harapan. Harapan akan perubahan, pemberdayaan, dan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang tak kunjung usai.

Jauh sebelum hari ini, Tan Malaka telah mengingatkan dengan sangat tajam, “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.” Pesan ini terasa keras, tetapi justru di situlah letak kejujurannya. Ilmu yang tidak berpihak, pada akhirnya kehilangan maknanya.

Kita juga bisa belajar dari sebuah peristiwa nyata yang terjadi di Pamekasan. Program Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang secara konsep begitu mulia, justru berujung pada penolakan. Mengutip laporan kompas.com (2025), program tersebut tidak melibatkan masyarakat sejak awal. Pembangunan dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dengan pemerintah desa, sementara pengelola didatangkan dari luar daerah. Warga lokal, yang seharusnya menjadi subjek utama, justru menjadi penonton.

Akhirnya, program itu dihentikan.

Kisah ini menjadi cermin yang jujur tentang pendekatan pengabdian yang selama ini kerap keliru. Solusi dirancang dari atas, tanpa benar-benar mendengar suara dari bawah. Padahal, realitas tidak pernah bisa dipahami hanya dari ruang rapat yang nyaman.

Seorang profesor dari MIT D-Lab pernah mengatakan, “Never trust an engineer who doesn't have to wash their hands before they eat dinner” (lean.org). Ungkapan ini sederhana, tetapi mengandung makna mendalam: jangan percaya pada seorang ahli yang tidak pernah turun langsung ke lapangan, tidak pernah merasakan kotoran, dan tidak pernah bersentuhan dengan realitas yang ingin ia ubah.

Jika kita menoleh ke luar, kita akan melihat bahwa dunia sudah bergerak jauh. Massachusetts Institute of Technology (MIT), melalui program D-Lab sejak 2002, telah mengembangkan pendekatan co-creation with communities. Dalam pendekatan ini, mahasiswa dan dosen tidak datang sebagai penyelamat, melainkan sebagai mitra yang bekerja bersama masyarakat. Mereka tidak membawa solusi jadi, tetapi membangun solusi bersama.

Hasilnya bukan sekadar laporan, melainkan perubahan nyata. Di Madagaskar, masyarakat mendapatkan akses air bersih melalui teknologi sederhana. Di Tanzania, petani memperoleh alat yang meningkatkan produktivitas mereka. Di Afghanistan, sistem irigasi mikro membantu menghadapi krisis air. Semua solusi itu dirancang agar bisa digunakan, dipelihara, dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat.

Hal serupa juga dilakukan oleh University of Michigan melalui inisiatif Poverty Solutions. Program ini tidak berhenti pada riset, tetapi berlanjut pada aksi nyata yang berdampak pada kebijakan publik. Salah satu contohnya adalah program Rx Kids yang memberikan bantuan langsung kepada ibu dan bayi, dan berhasil diperluas dalam skala yang lebih besar (poverty.umich.edu, 2025).

Dari kedua contoh tersebut, kita belajar satu hal penting: mereka tidak mengukur keberhasilan dari seberapa banyak jurnal yang terbit, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang berubah.

Di sinilah kita perlu melakukan refleksi dan perubahan. Pengabdian kepada masyarakat tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap. Ia harus menjadi inti dari keberadaan kampus itu sendiri. Sistem penilaian dosen perlu diperbaiki agar memberikan ruang yang adil bagi mereka yang benar-benar terjun ke masyarakat. Pengabdian juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum, sehingga mahasiswa sejak awal terbiasa berinteraksi dan bekerja bersama masyarakat.

Lebih dari itu, kita perlu mulai mengukur dampak secara nyata. Indonesia sebenarnya telah memiliki inisiatif COMMITS (Commitment to Impactful Transformation in Society) sebagai upaya mengukur kontribusi kampus terhadap masyarakat (klikku.id, 2025). Ini adalah langkah maju, tetapi perlu terus diperkuat dengan indikator yang benar-benar mencerminkan perubahan sosial.

Yang tak kalah penting, masyarakat harus diposisikan sebagai mitra, bukan objek. Pendekatan Participatory Action Research (PAR) menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kampus membutuhkan pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban Tri Dharma. Tanpa pengabdian yang nyata, kampus hanya akan menjadi pabrik ijazah, gudang jurnal, dan menara gading yang jauh dari realitas.

Sementara itu, masyarakat tidak membutuhkan proyek seremonial yang datang dan pergi. Mereka membutuhkan kehadiran yang nyata, pendampingan yang berkelanjutan, teknologi yang bisa mereka gunakan sendiri, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka.

Sudah saatnya kampus tidak hanya berdiri megah secara fisik, tetapi juga kuat dalam dampak sosialnya.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kampus bukan terletak pada tinggi gedungnya atau panjang gelar profesornya, melainkan pada seberapa banyak kehidupan yang berhasil diubahnya.

Dan jika kampus tetap memilih diam, maka sejarah tidak akan mencatatnya sebagai penyelamat, melainkan sebagai penonton.