Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali berkunjung ke Banyuwangi. Kali ini ia bertemu dan Jagongan Bareng Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta Petani se-Banyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20 Agustus 2026).

Banyak aspirasi yang Menko Pangan peroleh saat bertemu ratusan petani Banyuwangi ini. Zulhas juga siap mengawal masukan hingga permintaan petani Banyuwangi tersebut di pemerintahan pusat.

Beberapa usulan diantaranya datang dari Dianto, petani dari Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Ia mengeluhkan saluran air darurat yang hanya mengandalkan paralon selama lima tahun terakhir sehingga memicu kekeringan lahan pertanian setempat.

Kondisi darurat itu, kata dia, berdampak pada 465 hektar baku sawah di Sumebragung yang hanya dialiri menggunakan paralon, dengan pembagian air yang sangat terbatas hanya dari jam lima pagi hingga jam tujuh sore.

"Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," ujar Dianto kepada Menko Pangan yang turut didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.

Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, turut mengusulkan perlunya normalisasi saluran tingkat sekunder akibat tingginya tumpukan sedimen lumpur yang menghambat pasokan air.

Selain infrastruktur irigasi, perwakilan petani juga mengusulkan agar proyek pembangunan saluran air pertanian ke depan dapat dilaksanakan menggunakan sistem swakelola masyarakat atau padat karya.

"Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasu dari pemerintah harus diswakelolakakan pak. Kalau dipihak ketigakan gampang runtuh. Kalau swakelola kita jamin lebih kuat, karena petani sendiri yang garap," timpal Tain, HIPPA asal Tegalsari ini.

Sementara Petani Muncar, Hariyadi, berharap realisasi perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Kumendung yang telah disurvei dinas dapat segera terwujud dalam bulan ini.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menko Zulhas meminta pemerintah daerah segera membuat surat resmi berbagai usulan pertani ke Kementerian PU dan tembusan ke Kemenko Pangan agar perbaikan infrastruktur pengairan vital dapat langsung ditindaklanjuti.

"Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya. Nanti kalau Menteri PU enggak sempat mengurus, saya bikin surat untuk segera ditindaklanjuti," tegas Zulhas.

Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar petani tidak boleh susah. Sehingga kalau irigasi rusak bisa cepat diperbaiki.

Pemerintah pusat, sambungnya, juga telah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor beras guna memastikan kesejahteraan dan kemakmuran tetap dirasakan oleh petani Indonesia.

Ia menguraikan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional akan disokong melalui optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai akhir September mendatang.

Koperasi tersebut nantinya berfungsi mengamankan harga gabah minimal Rp6.500 serta menyalurkan bantuan pupuk, alsintan, hingga penyediaan fasilitas cold storage.

"Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia," kata Zulhas. 

Handoko Khusumo