JAKARTA - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026). Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap presiden.

Putusan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Selasa malam. Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela.

Johnny menjelaskan, sidang etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh anggotanya. Menurutnya, penindakan internal dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Kami juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujar Johnny.

Sidang KKEP terhadap Ahrie berlangsung selama sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai ketua komisi, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan tindakan Ahrie saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring dan Analisis (Mon Robin) Bareskrim Polri.

Ahrie diduga menggunakan kewenangannya berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf C dan G terkait kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf C angka 1 mengenai etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf A dan B terkait etika kelembagaan.

Johnny menegaskan, seluruh rangkaian persidangan telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional. Pemeriksaan juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun barang bukti.

Meski demikian, Ahrie Sonta menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut. Polri selanjutnya akan memproses pengajuan banding melalui komisi tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.

"Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya diperiksa oleh komisi di tingkat banding," kata Johnny.

Ia menambahkan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi yang berlaku.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya. (*)