SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah usai menghadiri kegiatan berbuka puasa bersama yang diselenggarakan DPD REI Jawa Timur di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar sebagai nara sumber untuk memberikan taushiyah, jajaran pengurus REI, para pengembang, serta pelaku industri properti di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan permukiman.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Pimred Award 2026 Kategori Komunikasi dan Informasi Publik

Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

“Buka bersama ini bukan sekadar ajang silaturahim, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPD REI Jawa Timur dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan permukiman,” ujar Khofifah.

Khofifah juga menuturkan bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dan keberkahan yang mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial, empati, serta solidaritas kepada sesama.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah Dampingi Wapres Gibran Tinjau Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi

Nilai-nilai tersebut, lanjutnya, sejalan dengan semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula anak-anak yatim yang menjadi bagian dari agenda santunan dalam rangkaian acara Ramadhan.

Baca Juga :   Puncak Harkopnas ke-79 Jatim, Gubernur Khofifah Buka Koperasi Explore 2026 di Pamekasan

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran REI Jawa Timur yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan permukiman di Jawa Timur.

Menurutnya, kontribusi para pengembang sangat penting karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

“Kontribusi para pengembang sangat penting karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja serta membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak,” katanya.

Baca Juga :   Kunjungi Bangkalan, Gubernur Khofifah Borong Produk UMKM dan Gelar Bazar Murah

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan strategis guna mempercepat pembangunan sektor perumahan. Salah satunya melalui program pembangunan tiga juta rumah yang menargetkan pembangunan satu juta rumah di kawasan perkotaan dan dua juta rumah di kawasan pedesaan.

Di Jawa Timur, kontribusi para pengembang dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 32.384 unit rumah MBR direncanakan dan telah dibangun oleh para pengembang. 

Jumlah tersebut terdiri dari 6.947 unit rumah siap huni (ready stock), 10.087 unit dalam proses pembangunan, serta 15.350 unit yang direncanakan untuk dibangun pada tahun 2026.

Baca Juga :   Karnaval Budaya di Bangkalan Dipadati Siswa Selama Libur Sekolah

Sementara itu, penyaluran FLPP di Jawa Timur juga menunjukkan capaian yang signifikan. Pada periode 2023 hingga 2025, tercatat sebanyak 45.543 unit rumah telah tersalurkan dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp5,3 triliun. 

Hingga Januari 2026, penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 795 unit. Berdasarkan capaian tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran FLPP secara nasional.

Gubernur Khofifah berharap REI Jawa Timur dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga berharap momentum kebersamaan di bulan suci Ramadhan ini dapat semakin mempererat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Jawa Timur yang lebih sejahtera, inklusif, dan penuh keberkahan.

“Melalui kebersamaan dan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat menghadirkan lebih banyak hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat Jawa Timur,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak amal kebaikan.

Menurutnya, Ramadhan tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yatim serta masyarakat yang membutuhkan.

“Bulan Ramadhan ini penuh dengan keberkahan. Seyogyanya kita isi dengan kebaikan-kebaikan secara sungguh-sungguh, baik melalui peningkatan ibadah maupun kepedulian terhadap sesama. Shodaqoh juga merupakan sarana untuk menghilangkan bala dan bencana,” ungkapya.

Ia juga mengajak seluruh umat untuk terus berikhtiar dengan sepenuh hati serta memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

“Kita harus terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT agar kehidupan kita dan bangsa ini selalu dalam lindungan-Nya. Semoga bangsa kita mampu melewati berbagai ujian di tengah kondisi dunia yang penuh tantangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua REI Jatim, M Ilyas menyampaikan keluh kesahnya terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Kebijakan LSD dapat berpotensi menghambat sektor perumahan dan pembangunan nasional. Saya berharap pemerintah dapat segera meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan stagnasi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat," ujarnya.

Ilyas mengungkapkan sekitar 128 proyek perumahan terdampak kebijakan LSD tersebut dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp23 triliun.

"Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 20-30% berada di Jatim," tambahnya.

DPD REI Jatim menilai kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi dalam penyediaan rumah.

"Padahal, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi dengan backlog perumahan yang saat ini mencapai lebih dari 9 juta unit. Namun di sisi lain, ketersediaan lahan semakin terbatas karena banyak area yang ditetapkan sebagai LSD," tuturnya.

Dampak kebijakan LSD tidak hanya dirasakan oleh para pengembang, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. DPD REI Jatim telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. (*)